MENCARI KEADILAN

Sengketa pertanahan Eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo yang HGUnya habis pada 31 Desember 2009 atas nama PT. Rotorejo Kruwuk berhadapan dengan masyarakat memasuki babak baru. Pihak perusahaan yang sekitar dua bulan yang lalu melaporkan dua orang anggota Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) atas tuduhan Okupasi Tanah, hari ini (9/9/2014) disidangkan. Perkebunan Kruwuk Rotorejo sendiri berada di desa Gadungan dan desa Sumberagung kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Kasus ini termasuk dalam Tindak Pidana Ringan atau TIPIRING. Namun begitu bagi PPKM upaya mengkriminalisasi anggota mereka merupakan bentuk – bentuk pelemahan atas perjuangan PPKM dalam merebut tanah sengketa. Untuk itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Blitar ini, PPKM mengerahkan anggotanya sebanyak 4 Truk dan beberapa sepeda motor yang diperkirakan membawa 250 masa.

Persidangan digelar dengan hakim tunggal, namun tidak sampai kepada putusan sebagaimana pengadilan tindak pidana ringan lainnya. Dalam persidangan tersebut pihak pelapor tidak dapat menunjukkan bukti – bukti kepemilikan atas tanah baik berupa Hak Guna Usaha maupun yang lain. Sehingga persidangan mengamanatkan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya pada hari kamis dan diberikan langsung kepada Hakim tidak melalui Panitera.

Apabila bukti – bukti kepemilikan tersebut dapat dipenuhi maka, hakim akan menyidangkan kembali pada hari selasa 16/9/2014. Namun jika pemilik pelapor tidak mampu membuktikan kepemilikannya maka sidang tidak dapat dilanjutkan.

Dalam pengamatan kami ada tiga hal yang mengusik rasa keadilan petani selama proses mengawal 2 anggotanya ini (meseno dan Siswaji). Pertama, Soal surat pemanggilan. Dimana dalam surat pemanggilan untuk penyelidikan dan penyidikan, Terlapor tidak menerima langsung dari pihak Kepolisian tetapi dari pihak perkebunan. Karena pihak Kepolisian menitipkan ke pihak perkebunan yang notabene merupakan pihak pelapor. Sebelum proses penyelidikan dan penyidikan Pihak PPKM sudah melakukan protes ke pihak kepolisian karena hal tersebut sangat menginggung perasaan kaum tani. Namun demikian itu terulang kembali saat surat pemanggilan untuk persidangan.

Kedua, saat pemanggilan di kepolisian yang kedua kalinya. Penyidik kaget karena pasal yang mengenai kedua anggota PPKM hanya maksimal hukuman 3 bulan penjara (TIPIRING). Sehingga semacam ada pemberhentian proses karena sejak itu (Pertengahan Agustus) sampai dengan tanggal 3 September 2014 tidak pernah ada proses sama sekali. Surat pemanggilan untuk sidang baru keluar pada tanggal 3 September 2014. Ini berselang 36 jam dari laporan PPKM kepada Pelapor dengan tuduhan perusakan asset Petani berupa tanaman Pisang, Kelapa, ketela dan Perusakan sebuah rumah. Dimana petani menyampaikan laporan itu pada tanggal 1 September 2014 jam 20.00 WIB.

Ketiga, Saat berkas sudah sampai ke pengadilan dan siap untuk disidangkan ternyata berkas – berkas yang dibutuhkan belum lengkap. Ini terbukti dengan pelapor tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam proses persidangan juga ada perbedaan versi bahwa Penyidik mengatakan perpanjangan HGU masih diurus di BPN RI. Sedangkan Pelapor mengatakan ada di BPN Propinsi. Padahal perpanjangan HGU seharusnya dilakukan 2 tahun sebelum HGU habis (PP No. 40 tahun 1996). Jika HGU habis dan belum dapat memperpanjang HGU maka kewajiban pihak perusahaan untuk melakukan pembongkaran segala asset yang ada diatas tanah bekas HGU setelah 6 bulan HGU habis. Jika pihak perusahaan tidak membongkar maka, Negara harus membongkar dengan biaya dibebankan kepada pidak perusahaan (PP No. 40 tahun 1996 pasal 18).

Perlu diketahui bahwa PT. Rotorejo Kruwuk pernah mengajukan perpanjangan HGU pada Mei tahun 2008 (padahal paling lambat 31 Desember 2007). Sehingga sebenarnya PT. Rotorejo Kruwuk tidak dapat memperpanjang HGU tersebut.
Dipersidangan juga penyidik mengatakan bahwa sejak pengajuan perpanjangan maka hak atas tanah tersebut sudah melekat. Hal ini aneh dari segala sisi. Mana mungkin masih mengajukan hak sudah melekat haknya. Hak Guna Usaha sudah melekat apabila, Pihak perusahaan sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (BPN) sesuai dengan PP No. 40 tahun 1996 pasal 6(1). Untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dalam buku pertanahan sesuai dengan Hukum yang berlaku (2). Maka sejak terdaftar di buku pertanahan itulah lahir Hak (pasal penjelasan). Bukti kepemilikan Hak dengan diterbitkannya Sertifikat (3). Jadi Hak tanah melekat bukan saat pengajuan atau pada penandatanganan sertifikat.

Inilah Proses hukum atau yang lebih tepatnya Kriminalisasi terhadap petani yang dilakukan perusahaan dengan penegak hukum. Dengan cara menerjemahkan hukum sesuai dengan agendanya sendiri. Namun PPKM sampai saat ini masih solid dan terus melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan ini.
Hidup PETANI…!!!

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

EKS PERKEBUNAN KARANGNONGKO: MEREBUT KEDAULATAN

Sengketa pertanahan bekas perkebunan Karangnongko di desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar mengalami peningkatan yang signifikan bagi OTL PPAB Karangnongko. Setelah sekian tahun bernegosiasi dengan pihak bekas pemegang Hak Guna Usaha (HGU), tanpa perkembangan yang jelas. Pada Kamis, 22 Mei 2014 kemaren diadakan pertemuan di balai desa Modangan dengan hasil sebagai berikut:

  1. OTL PPAB Karangnongko akan melakukan pematokan terhadap hasil reclaiming
  2. Jika dalam 2 minggu sejak pertemuan, pihak pemegang hak tidak segera memanen tanaman di 30 Ha yang lain. Maka, petani akan melakukan pembabatan terhadap semua tanaman yang ada.

Pertemuan sendiri dihadiri oleh perwakilan petani, perusahaan dan MUSPIKA kecamatan Nglegok

Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pematokan terhadap lahan reclaiming OTL PPAB Karangnongko dilahan seluas 120 Ha. Titik – titik patok ditentukan berdasarkan pada peta partisipasi masyarakat yang dibuat secara bersama oleh petani Karangnongko dan Sitas Desa. Dalam sehari tersebut, dipasang patok sebanyak 22, yang semuanya merupakan titik terluar dari lahan reclaiming masyarakat.

ImagePematokan dan hasil pertemuan tersebut, merupakan langkah maju bagi perjuangan kelompok tani Karangnongk dalam merebut kedaulatannya. Kelompok tani karangnongko menjadi lebih jelas daerah yang dikuasai maupun yang belum dikuasai. Untuk selanjutnya, dari lahan hasil reclaiming yang sudah bertahun – tahun tersebut, Petani Karangnongko akan menentukan tata kelola maupun tata kuasa dari lahan eks perkebunan Karangnongko. Dan Perjuangan akan terus diperlipat gandakan.

 

 

 

 

 

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

PT HOLCIM VS PETANI GONDANGTAPEN: TIDAK PATAH HANYA MELENGKUH

Kawasan eks perkebunan Gondangtapen pada tahun 2013 ditunjuk sebagai kawasan Hutan oleh Kementrian Kehutanan dengan surat No. 367/2013. Kemudian digugat oleh Paguyuban Petani Penggarap Eks Perkebunan Gondangtapen (P4GT) dengan menunjuk PIL-NET sebagai pengacaranya.

Setelah menjalankan sidang selama kurang lebih 6 bulan lamanya, diputuskan bahwa Subjek penggugat tidak mempunyai bukti – bukti yang menyatakan bahwa penggugat memiliki alas ha katas lahan objek gugatan. Karena penggugat bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung atas terbitnya KTUN Objek sengketa.

Keputusan ini sangat mengejutkan karena proses diterima atau tidaknya penggugat seharusnya diputuskan di tingkat pemeriksaan pendahuluan informasi, bukan di persidangan.

Bagi P4GT keputusan tersebut dimaknai sebagai:

  1. Sikap hakim yang mendua atas kasus ini dengan kasus PT. Tratak vs Warga Bratang
  2. Masyarakat menjadi tahu adanya kebobrokan dalam system hukum di Indonesia

Sehingga saat ini masyarakat mengambil sikap:

  1. Melakukan banding atas putusan tersebut
  2. Di lapangan masyarakat sudah menyiapkan bambu runcing untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Bagi masyarakat, Keputusan tersebut bukan akhir dari perjuangan petani, petani tidak kalah. Ibarat Rotan tidak patah hanya Melengkuh. Hal ini dibuktikan setelah keputusan tersebut anggota P4GT sekarang semakin giat melakukan konsolidasi dan berbagai kegiatan kreatif lainnya. Dalam pertemuan organisasi P4GT juga semakin banyak yang hadir.

 

Image | Posted on by | Leave a comment

KEBANGSAAN INDONESIA DAN REFORMA AGRARIA

Saat ini istilah empat pilar kebangsaan Indonesia sudah sangat popular (Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) di masyarakat. Tetapi apakah benar empat elemen tersebut merupakan pilar kebangsaan Indonesia sampai saat ini.

Pertama, Pancasila. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ditanyakan oleh ketua BPUPKI, Dr Radjiman Widiodiningrat sebagai ketua BPUPKI, dasar apakah yang akan digunakan untuk membangun Indonesia merdeka kedepan. Semua anggota BPUPKI memberikan jawabannya masing – masing. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menawarkan lima dasar yang disebut sebagai Pancasila sebagai dasar dari Indonesia Merdeka. Diterangkan dalam pidato tersebut bahwa Pancasila merupakan dasar dari Indonesia merdeka atau dalam bahasa Jerman disebut Welstanchaung.

Pancasila sebagai dasar/pondasi kebangsaan Indonesia yang saat ini dirubah sebagai pilar sama dengan medongkel pondasi rumah besar bernama Indonesia untuk selanjutnya hasil bongkaran tersebut dijadikan pilar Negara. Akibat dari semua ini sangat jelas bahwa rumah kebangsaan Indonesia akan sangat rapuh, mudah roboh karena tidak mempunyai pondaasinya.

Kedua, NKRI, penulis lebih senang jika NKRI ini kita ibaratkan bangunan rumah yang dihuni oleh setiap warga negaranya. Melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Rumah itu harus ada atapnya untuk melindungi dari panas dan hujan bagi penghuninya.

Menjadikan NKRI sebagai Pilar sama artinya dengan membongkar Negara Kesatuan Reublik Indonesia ini untuk kemudian dijadikan pilar dan kita semua tidak lagi mempunyai Negara. Ini merupakan sesat pikir yang terjadi dalam diri elit Indonesia sekarang ini.

Ketiga, Bhineka Tunggal Ika, merupakan bahan yang membentuk rumah kebangsaan ini, termasuk bahan dari pondasinya (Pancasila). Hal ini sama dengan bahan bangunan pembentuk rumah. Ada batu bata, pasir, semen, besi baja, cat dll. Elemen yang berbeda – beda itulah yang merupakan pembentuk rumah kebangsaan Indonesia. Ada Sunda, Jawa, Bugis, Islam, Kristen, Petani, Pedagang dan lain – lain.

Keempat, UUD’45 memuat dasar, pemandu kita (cara) dan tujuan buat apa rumah kebangsaan Indonesia ini didirikan. Sehingga semua peraturan yang tidak sesuai dengan UUD’45 harus dibatalkan demi hukum. Itulah fungsi UUD’45. UUD’45 bukanlah pilar tetapi seluruh proses/konsep yang telah, sedang dan akan digunakan oleh NKRI.

Menempatkan keempatnya sebagai pilar kebangsaan sama dengan menempatkan sesuatu tidak pada fungsinya masing – masing. Sehingga dapat menjadikan robohnya bangunan Negara ini. Lalu apa pilar kebangsaan Indonesia. Pilar kebangsaan Indonesia ini ialah jiwa – jiwa kepahlawan, kesanggupan mempertahankan Negara. Pilar Negara ini adalah darah, air mata dan keringat dari para pahlawan baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal.

Pilar – pilar kebangsaan Kita adalah tiap – tiap pengorbanan yang tulus iklas dari siapapun untuk kepentingan kebangsaan dan kerakyatan Indonesia.

Lalu letak Reforma Agraria dalam bangunan bernama Indonesia ada dimana? Reforma Agraria sebagai pemataan ulang kepemilikan, penguasaa, pengelolaan dan pemanfaat sumber agrarian. Seperti halnya pembagian ruang dalam rumah kita. Didalam setiap ruang tentunya jelas, mana ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar timur, kamar mandi dan lain – lain. Kejelasan ruang didalam rumah inilah sebenarnya reforma agrarian.

Jika suatu Negara belum pernah melakukan Reforma Agraria, sama dengan rumah yang belum terbagi ruangannya. Menyebabkan banyaknya masalah, orang akan sembarangan buang hajat, akan memasak, tidur dan beraktifitas kerja satu ruangan. Tidak jelas mana lahan pertanian, industry, hutan dan lain – lain.

Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah ruangan yang digunakan untuk tidur, juga digunakan untuk memasak dan buang hajat. Tentunya tidak akan nyaman bagi siapapun yang menghuni rumah tersebut. Kepala Keluarga harus segera bermusyawarah dengan anggota keluarga untuk menata/membagi rumah itu menjadi ruang – ruang yang mempunyai fungsi masing-masing. Itulah Reforma Agraria.

Sangat jelas bahwa setelah membangun pondasi bangsa (Pancasila) 1 Juni 1945, didirikannya rumah Indonesia (17 Agustus 1945) dengan blue print UUD’45 (18 Agustus 1945) yang semua bahan – bahannya beragam bentuk (kebhinekaan Tunggal Ika). Seharusnya tindakan pertama Negara ini adalah membagi ruangan dalam rumah Indonesia ini (Reforma Agraria).

Sehingga tidak mengherankan jika Ir. Soekarno mengatakan ” pembangunan tanpa landreform, sama dengan bangunan tanpa pondasi, gedung tanpa isi, omong kosong tak berisi, dan barang siapa yang menjalankan landreform berarti menjalankan bagian mutlak dari revolusi Indonesia”.

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

PANDAWA DADU: REFLEKSI PERJUANGAN REFORMA AGRARIA TAHUN 2013

Kisah dalam dunia pewayangan tidak hanya hiburan bagi masyarakat Jawa Khusunya dan Asia Tenggara pada umumnya. Wayang juga sebagai suri taulandan dalam kehidupan masyarakat. Merupakan petuah yang sangat dalam, bahkan dalam beberapa orasi pendiri bangsa juga disisipi kata – kata dari dunia pewayangan.

Salah satu lakon terkenal dari wayang ialah “Pandawa Dadu” (Pandawa Berjudi). Perebutan Negeri Astina antara Pandawa dengan Kurawa, berhasil diselesaikan dengan membagi Negara tersebut menjadi 2 yakni Astina dengan Raja Durudana yang merupakan Kakak tertua dari Kurawa dan Amarta yang dipimpin Raja Yudistira putra tertua dari Pandawa.

Dalam perkembangannya, pihak Kurawa ingin menguasai seluruh kawasan Astina termasuk Amarta. Maka berdasarkan usulan Mahapatih Astina Sengkuni, Pandawa diundang untuk main Dadu. Dalam masa itu, undangan main dadu dari Raja merupakan suatu bentuk kehormatan. Sehingga undangan tersebut disanggupi oleh pihak Pandawa.

Permainan Dadu tersebut, sebelumnya sudah di setting oleh Patih Sengkuni untuk kemenangan Kurawa. Diawal permainan, baik Pandawa maupun Kurawa saling mengalahkan. Hingga Sengkuni Mengusulkan menaruhkan Kerajaan masing – masing. Hal itu membuat Yudistira, terperajat. Durudana beralasan agar permainan lebih seru dan ramai. Singkat cerita Pandawa, kalah dalam permainan dadu, semua yang dimiliki oleh Pandawa termasuk martabat dan harga dirinya sendiri diberikan kepada Kurawa sebagai budak.

Sebuah permainan tipu – tipu dari Patih Sengkuni, sehingga Pandawa kehilangan semuanya dan harus dibuang di tengah hutan selama 12 tahun dan harus menyamar menjadi rakyat biasa selama 1 tahun. Sebuah cerita yang sering dialami oleh setiap gerakan menuju kedaulatan atas negeri dan tanahnya sendiri. Hal tersebut juga dialami oleh Pangeran Diponegoro dalam mengorbarkan perang Jawa 1825 – 1830.

————-

Di Gondangtapen, Wates, sebuah perkebunan yang sudah habis Hak Guna Usahanya. Dimana secara de fakto 100% sudah dikelola oleh masyarakat. Masyarakat sudah membentuk organisasi perjuangan dan bergabung dalam Paguyuban Petani Aryo Blitar, bersepakat untuk melakukan negosiasi dengan pihak bekas pemegang HGU yakni PT. Semen Dwima Agung (Anak perusahaan Semen Cibinong).

Dimana perusahaan tersebut, akan menggunakan tanah di Gondangtapen seluas + 800 Ha Tersebut sebagai ganti dari lahan Perhutani di Tuban yang digunakan untuk Pabrik Semen. Adapun pergantian berbanding 1:2, artinya lahan Perhutani yang digunakan oleh PT. HOLCIM di Tuban harus diganti 2 kali lipat di lain tempat.

Sebetulnya sangat ironis, mengingat tanah yang di Tuban tersebut merupakan tanah Negara yang dikelola oleh Perhutani. Sedangkan tanah yang di Gondangtapen merupakan tanah Negara yang tidak berstatus secara hukum. Saat keduanya ditukar, yang untung adalah PT. HOLCIM.

Nah, kedua belah pihak baik PT. HOLCIM maupun petani Gondangtapen bersepakat untuk mengadakan perundingan. Perundingan di fasilitasi oleh Tim Fasilitator Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten Blitar (TFPSP). Kadang – kadang antara perwakilan masyarakat dengan pihak HOLCIM juga bertemu. Dalam setiap pertemuan tersebut belum pernah disepakati jumlah luasan yang diberikan ke masyarakat maupun yang akan dimiliki oleh P. HOLCIM.

Ditengah perundingan tersebut, secara sepihak, pihak Perusahaan menyerahkan surat penyerahan lahan Gondangtapen ke Dirjen Planologi, Kementrian Kehutanan untuk dijadikan lahan hutan. Sebuah penipuan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petani penggarap lahan. Untuk hal ini diketahui oleh Petani sehingga saat ini petani melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

———–

Sementara di Ponggok, petani yang bersengketa dengan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), dimana dalam penyelesaian kasus tersebut, difasilitasi oleh KOMNAS HAM. Namun dalam perjalanan penyelesaian kasus tersebut ada 2 catatan yang patut digarisbawahi. Pertama, Kinerja KOMNAS HAM tidak lebih dari sekedar mediator professional semata, tidak menunjukkan keberpihakan kepada Petani ataupun upaya untuk petani agar mendapatkan atas hak tanahnya.

Dalam artian KOMNAS HAM hanya memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersengketa, untuk selanjutnya kedua belah pihak berunding guna menyelesaikan kasusnya. Tidak pernah terlihat upaya KOMNAS HAM untuk memenuhi Hak – Hak petani. Atau dengan kata lain KOMNAS HAM hanya bekerja berdasarkan program semata tidak untuk menegakkan HAM itu sendiri.

Kedua, Bahwa pihak AURI melakukan ancaman tidak langsung dan upaya untuk menipu perwakilan dengan mengadakan pertemuan sendiri dengan perwakilan di kantor AURI di Malang, tanpa sepengetahuan KOMNAS HAM. Ironisnya pertemuan tersebut diakui sebagai bagian dari kesepakatan bersama dengan KOMNAS HAM. Kembali lagi petani di tipu oleh lawan – lawannya.

————

Namun kisah Pandawa Dadu yang terjadi di konflik tanah Gondangtapen belumlah selesai, karena saat ini Kelompok Tani Gondangtapen sedang melakukan perlawanan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kisah Pandawa Dadu memang harus terjadi didunia pewayangan. Pandawa memang harus dibuang, namun tidak begitu dengan petani Gondangtapen. Saat ini mereka masih melakukan perlawan itu.

Satu hal yang pasti dalam merebut tanah (mengacu pada kisah wayang) suka tidak suka, siap tidak siap, passtii akan terjadi lakon “Perang Bratayudha” perang antara Kurawa dan Pandawa untuk memperebutkan Tanah Astina yang merupakan hak Pandawa. Perang tersebut bukanlah perang antara 2 saudara tetapi pertama, merupakan perang antara kebaikan melawan kejahatan. Kedua, Saatnya yang meminjam harus mengembalikan, yang menanam harus memanen. Dan saat itu pasti akan tiba entah esok atau lusa. Tanah Rakyat itu, pasti kembali ke rakyat.

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

Asset Reform (Bagian 4) KOPERASI KREDIT

Persoalan terbesar setelah mendapatkan Hak atas Tanah sampai kepada sertifikat bagi petani perjuangan salah satunya ialah soal permodalan usaha. Karena selama perjuangan energy termasuk uang sudah habis – bahisan digunakan. Sedangkan lahan yang dimenangkan belum pernah menghasilkan produksi.

Dalam persoalan budaya, mulai tumbuhnya budaya individualis. Dimana sebagian orang menganggap bahwa perjuangan organisasi tani sudah berhenti tatkala tanah berhasil didapatkan. Padahal konsep reforma agrarian, memenangkan tanah hanyalah sebuah jembatan emas menuju keadilan bersama.

Dari sisi eksternal, wilayah yang mendapatkan redistribusi tanah akan menjadi wilayah ekspansi baru bagi lembaga keuangan baik Bank, Koperasi maupun rentenir desa. Keunggulan wilayah ini dibandingkan dengan wilayah desa lain ialah kepemilikan serifikat tanah. Karena banyak wilayah pedesaan yang hanya mempunyai letter C yaitu surat tanada pembayaran pajak, bukan tanda kepemilikan.

Hal ini menyebabkan, banyak wilayah redistribusi tanah yang mengalami rekonsentrasi kepemilikan lahan. Rekonsentrasi kepemilikan lahan tersebut, berawal dari kredit macet yang dialami oleh penerima kredit macet. Untuk kemudian tanah yang diagunankan akhirnya dijual kepada pihak ketiga atau dilelang oleh perbankan.

Guna mencegah hal tersebut terjadi di Kulonbambang, pada Januari 2013 diadakan pelatihan pengelolaan Koperasi Kredit (credit Union) yang diadakan oleh Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa bekerjasama dengan Yayasan Cendelaras Jogyakarta. Pelatihan kedua diadakan di Jogyakarta (kantor Cindelaras).

Dalam dua pelatihan tersebut disepakati untuk membentuk Credit Union Paguyuban Warga Tani Kulonbambang (CU PAWARTAKU) pada Sabtu Paheng, 9 Maret 2013. Dibuka dengan acara Selamatan (Kenduri) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PAWARTAKU. Dalam pembentukan tersebut dihadiri oleh Tokoh dan pengurus PAWARTAKU, Warga masyarakat dan Jaringan CU di Blitar.

Sejak berdiri hingga tanggal 31 Desember 2013, CU PAWARTAKU telah mempunyai 142 anggota dan 9 calon anggota. Bisa dikatakan sebagai anggota CU PAWARTAKU jika telah memenuhi syarat sebagaimana AD/ART dan Pola Kebijakan CU PAWARTAKU.

Pendirian CU PAWARTAKU merupakan upaya untuk membentuk lembaga permodalan sendiri bagi petani yang bersifat Sukarela, Mandiri dan berdaulat. Harapan kedepan CU PAWARTAKU ini merupakan bagian penting bagi percontohan CU Komunitas maupun bagi gerakan petani yang bersandar pada Reforma Agraria Sejati.

Adapun laporan keuangan CU PAWARTAKU selama tahun 2013 sebagai berikut:

  1. NERACA

 

No.

ITEM

SALDO

  1. 1.       
 00—Kas

4.620.708,82

 

  PIUTANG CU PAWARTAKU

  01—Pinjaman Uang

42.510.000,00

   

 

  TOTAL AKTIVA

47.130.708,82

   

 

2. PASIVA

 

  UTANG CU PAWARTAKU

 

  Simpanan Anggota

 

  02—Simpanan Pokok

14,075,000.00

  03—Simpanan Wajib

10,842,000.00

  Tabungan Anggota

 

  04—Tabungan SiHemat

3,222,400.00

  05—Tabungan SiPintar

10,094,800.00

  06—Tabungan SiMulyo

4,792,000.00

  Iuran Anggota

  07—Iuran Perabot

600,000.00

  08—Iuran Buku

116,000.00

  09—Iuran Solduka

650,000.00

  10—Iuran Pendidikan

150,000.00

  Pendapatan Operasional

  Bunga Pinjaman Uang

  11—Bunga Pinjaman Uang

4,887,000.00

  Pendapatan Lainnya

  12—Pendapatan Administrasi

00,00

  13—Penjualan Barang

00,00

  14—Pendapatan Jasa

825,000.00

  15—Pendapatan Denda

90.000,00

 

  RUGI LABA

16—Rugi Laba

2,588,508.82

Total PASSIVA

47.130.708,82

 2. LAPORAN LABA RUGI

 

No

ITEM

JUMLAH

     
1 PENDAPATAN  
  PENDAPATAN OPERASIONAL  
  01—Bunga Pinjaman Uang

4.887.000,00

  PENDAPATAN LAINNYA  
  02—Pendapatan Administrasi

00,00

  03—Penjualan Barang

00,00

  04—Jasa Pelayanan

825.000,00

  05—Pendapatan Denda

90.000,00

  TOTAL PENDAPATAN

5.802.000,00

   

  BIAYA

  BIAYA OPERASIONAL

  06—Pemberian Bunga Pinjaman Uang

  07—Pemberian Bunga Simpanan Pokok

973.139,00

  08—Pemberian Bunga Simpanan Wajib

428.227,00

  09—Pemberian Bunga SiHemat

77.370,00

  10—Pemberian Bunga SiPintar

326.800,00

  11—Pemberian Bunga SiMulyo

149.955,00

 

  BIAYA NON OPERASIONAL

  12—Biaya Rapat

1.000.000,00

  13—Akomodasi

  14—Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  15—Peningkatan Kapasitas

100.000,00

  16—Jamuan Tamu

  17—Telepon dan Listrik

  18—Insentip

  19—Pengadaan Alat – Alat

27.000,00

  20—Biaya Pembiayaan

  21—Beban Sekretariat

131.000,00

  TOTAL BIAYA

3.213.491.00

   

 

  LABA/RUGI

2.588.509.00

 

  1. PENGGUNAAN SHU

Sesuai dengan Pola Kebijakan tahun 2013, maka pembagian Surplus Hasil Usaha adalah 25% untuk pembangunan desa. Sedangkan 75% untuk pengurus. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut.

 

No

TOTAL SHU

Pembagian SHU

Total

1

2,588,509.00

Pembangunan 25%

647,127.25

2

Pengurus 75%

1,941,381.75

2,588,509.00

 

 

Memang harus diakui bahwa, CU PAWARTAKU belum mampu memenuhi kebutuhan permodalan petani Kulonbambang. Tetapi keberadaan CU paling tidak telah menjawab sebagian kebutuhan permodalan kawan – kawan petani di Kulonbambang.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union PAWARTAKU akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2014 di sub Kampung Tlogorejo, dusun Kulonbambang. Menurut rencana akan dating beberapa CU Komunitas dari Jogyakarta, Yayasan Cendelaras dan Jaringan dari Organisasi Tani Lokal Paguyuban Petani Aryo Blitar dan KPA Wilayah Jawa Timur.

Keberadaan CU PAWARTAKU juga merupakan sebuah usaha bersama untuk menuju kesejahteraan bersama – sama. Juga merupakan usaha untuk menuju lembaga keuangan yang berdaulat dan dimiliki oleh Petani itu sendiri.

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

HGU PERKEBUNAN KRUWUK ROTOREJO DIBLOKIR

Perjuangan merebut tanah sebagai symbol kedaulatan petani atas hidup dan kehidupannya (tidak sekedar alat produksi), merupakan perjuangan pokok bagi petani dan keadilan social bagi Indonesia. Dalam memperjuangkan hak – haknya tersebut, petani harus mampu mengorganisir dirinya sendiri dalam sebuah organisasi yang kuat dan sehat.

Untuk itulah dalam memperjuangkan hak atas tanah tersebut, petani penggarap Eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo yang dikuasai oleh PT. Rotorejo Kruwuk, tergabung dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM). Demi mempercepat perjuangan tersebut PPKM, harus membangun jaringan hingga tingkat nasional untuk itulah PPKM bergabung dengan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB).

Dalam memperjuangkan tanah yang sudah digarap oleh petani tersebut, PPKM bersama dengan PPAB, SiTAS Desa dan KPA melakukan pemblokiran perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk atas perkebunan Kruwuk Rotorejo seluas 5.572.270 m2 dan 2.541.510 m2 pada tanggal  9 Januari 2014.

Padahal sejak tahun 2008 (dua tahun sebelum HGU habis) PT. Rotorejo Kruwuk sudah mengajukan perpanjangan HGU. Namun, sejak saat itu, hingga saat ini, setiap BPN memanggil pemegang HGU lama untuk menghadap BPN, semakin hari jawaban yang diberikannya semakin tidak pasti. Artinya, Pemegang HGU tidak mampu menerangkan kondisi factual eks perkebunan Kruwuk Rotorejo ini. Dengan ketidakmampuan pemegang HGU menerangkan kondisi di lapangan dan keberadaan surat pemblokiran yang juga ditandatangani oleh kepala desa Gadungan ini, maka harapan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk semakin tipis.

Sedangkan perjuang PPKM dilanjutkan dengan memberikan surat pemblokiran kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2014, bersama dengan KPA Wilayah Jawa Timur. Untuk selanjutnya surat Pemblokiran juga dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Bupati dan DPRD Kab. Blitar. Dengan begitu, jika sampai HGU Eks perkebunan Kruwuk dikelaurkan, maka telah terjadi kongkalikong atas keluarnya HGU tersebut.

Pemblokiran HGU merupakan kemenangan kecil, yang harus diteruskan untuk menjadi kemenangan besar menuju terebutnya kedaulatan atas diri petani. Dan Perjuanganpun belum selesai.

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

Asset Reform (Bagian 3) HUTAN RAKYAT

Reforma Agraria merupakan penataan ulang atas kepemilikan, pemanfaatan, pengelolaan dan penguasaan sumber – sumber agraria. Di Indonesia semangat penataan ulang ini dilandasi dengan tanah untuk penggarap. Artinya tanah yang ditata ulang tersebut, harus menjadi milik petani penggarap. Karena tanah merupakan sumber kemakmuran bersama dan bukan alat penghisapan atas manusia.

Karena hal tersebutlah, kemudian reforma agraria menjadi permasalahan tersendiri bagi lingkungan hidup. Isu – isu reforma agraria selalu dibenturkan dengan isu – isu lingkungan hidup. Hal ini karena adanya kawasan – kawasan hutan yang dibagi – bagikan oleh pemerintah kepada petani dan kemudian berubah menjadi lahan pertanian.

Namun tidak semua lahan yang telah diredistribusikan kepada petani, secara keseluruhan akan digunakan sebagai lahan pertanian pangan. Banyak juga lahan yang digunakan sebagai hutan rakyat, perkebunan, dan fasilitas umum.

Di Dusun Kulonbambang yang terdiri dari 4 sub dusun, Bambang, tlogosari, Kampung lima dan Tlogorejo dengan luas wilayah redistribusi 280 Ha. Saat ini yang masih dipertahankan menjadi areal perkebunan cengkeh + 100 Ha, pemukiman + 56 Ha, fasilitas umum + 20 Ha, lahan pertanian pangan + 70 Ha, hutan rakyat + 34 Ha.

Dimana hutan rakyat yang dibuat oleh masyarakat Kulonbambang baik di lahan Kolektif maupun dilahan individu, tadinya berupa semak belukar yang tidak pernah digarap/dikerjakan baik oleh perkebunan maupun masyarakat. Masyarakat tidak berani mengelola karena belum adanya kepastian hak atas tanah tersebut.

Justru dengan adanya kepastian hak dengan adanya sertifikat landrefrom tersebutlah, masyarakat kemudian dengan modal seadaanya mengelola lahan pertanian. Didalam pengelolaan lahan pertanian tersebut masyarakat Kulonbambang umumnya membagi lahannya menjadi 3. Pertama, perkarangan dan rumah, yang merupakan tempat rumah berdiri dan juga pekarangan yang ditempatinya tersebut. Biasanya di perkarang masyarakat menanam tanaman berupa pisang, ketela, empon – empon dll. Kedua, lahan yang ditanami dengan tanaman untuk kebutuhan sehari – hari dan ditanami untuk bahan makanan ternak mereka. Ketiga, tanah yang ditanami dengan tananam tahun berupa kayu tegakkan mulai dari kayu Lanang, kayu Sengon hingga Jabon.

Dengan begitu, masyarakat di Kulonbambang mempunyai penghasilan per hari, per minggu dan ternak sebagai penghasilan per bulan sekaligus tabungan. Selain itu tanaman pohon (tanaman tahun) akan menjadi tabungan jangka panjang dari masyarakat.

Selain menjadi tabungan jangka panjang, pohon juga akan menjaga sumber mata air di kawasan ini, karena kawasan Kulonbambang merupakan kawasan pertama pengguna air di lereng gunung Kawi lereng Kabupaten Blitar. Dengan tetap berdirinya tegakkan – tegakkan pohon tersebut, sumber mata air, dan kesuburan tanah akan tetap terjaga dengan baik.

Hutan rakyat tersebut juga menjadi bukti bagi kita semua bahwa Reforma Agraria tidak bertentangan dengan masalah lingkungan, selama Reforma Agraria dikelola dengan benar dalam hal tata guna lahan, tata produksi dan seterusnya. Untuk itulah, dibutuhkan sinergisitas antara isu reforma agrarian dengan isu – isu lingkungan hidup tersebut. Agar penjagaan lingkungan hidup juga menguntungkan masyarakat dalam hal ini petani penggarap dan reforma agrarian juga harus memperhatikan masalah lingkungan.

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

POLITIK PETANI 2014

Tahun 2014, merupakan tahun politik bagi Indonesia. Dimana pemilu 2014 ini akan menentukan nasib bangsa ini kedepan, tidak hanya sekedar lima tahunan. Agenda pemilu tidak hanya dimaknai sebagai agenda per 5 tahun sekali. Tetapi lebih dari itu, sebagai agenda perubahan bagi Indonesia kedepan. Perubahan kebijakan – kebijakan kenegaraan dan perpolitikan Indonesia. Perubahan arah perjalanan bangsa Indonesia kedepan.

Untuk itu, Petani sebagai mata pencarian paling besar di Indonesia saat ini (sensus pertanian 2010) harus mempunyai sikap yang jelas terkait dengan pemilu di tahun 2014 tersebut. Selama ini petani hanya dihitung secara jumlah saja, bukan sebagai potensi pembangunan Indonesia kedepan, bahkan dunia pertanian semakin disingkirkan.

Petani baru diperhatikan oleh kalangan elit politik (pengambil kebijakan) saat – saat menjelang pemilu seperti ini. Jumlah suara yang besar, budaya paguyuban merupakan kelebihan petani dalam mengorganisir kekuatannya untuk kemudian mengusung calonnya sendiri.

Namun, pengalaman telah membuktikan kepada semua kelompok petani, bahwa mengusung calon yang bukan dari kalangannya sendiri. Justru akan menjadikan penderitaan kaum petani semakin panjang. Setelah pemilu, petani akan cenderung dibiarkan, diabaikan oleh calon legislative yang telah didukungnya. Isu – isu pertanian tidak pernah diperjuangkan oleh personal yang didukungnya. Petani aebagai mayoritas dari warga Negara hanya dianggap ada tatkala pemilu saja.

Sementara permasalahan petani tidak bisa dipungkiri sebagai permasalahan politik juga. Permasalahan pengambilan kebijakan, ditingkat local, regional maupun nasional. Untuk itulah, petani harus mampu mendudukkan kader – kadernya untuk menjadi perwakilan di dewan perwakilan. Karena hanya dengan mendudukkan wakil petani di gedung perwakilan tersebutlah, jaminan aspirasi petani akan tetap mendapatkan saluran yang lebih.

Keberadaan kader petani didalam perwakilan akan sangat membantu setiap langkah perjuangan kaum tani di wilayah tersebut. Karena sebagai kader tani, tentunya dalam perjalanan hidupnya selalu bersama – sama melakukan perjuangan, menderita bersama, senang bersama petani. Kebersamaan inilah yang membentuk cara pandang kader petani seperti petani pada umumnya.

Kesamaan cara pandang, akan menjadikan tiap – tiap posisi, sikap yang dihasilkan oleh kader petani yang duduk di lembaga perwakilan, akan seperti posisi dan sikap petani pada umumnya. Sehingga program dan kebijakan yang akan didukung kader petani tersebut, merupakan cerminan dari dukungan kaum petani pada umumnya.

Namun begitu, menjadi tanggungjawab setiap organisasi tani untuk berjuang sekuat tenaga untuk mendudukkan kadernya sebagai anggota dewan perwakilan. Untuk selanjutnya menjaga dan mengawasi kader tersebut, agar tetap pada garis perjuangan organisasi tani.

 

 

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment

POLITIK PETANI 2014

Image

 

Posted in Keadilan Sumber Daya Alam | Leave a comment