KULONBAMBANG

Pada bulan April tepatnya tanggal 4 tahun 2012 ini, diselenggarakan pemberian Sertifikat tanah dalam program redistribusi tanah (landreform) tahun 2011, kepada masyarakat dusun Kulonbambang, desa Sumberurip, Kecamatan Doko oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Dihadiri pula oleh tujuh Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur, Kepala Bank Indonesia Jawa Timur. Ini merupakan wujud pelaksanaan Landreform, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 1960 atau yang dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria, sekaligus kado Terindah di hari tani Internasional tanggal 17 April.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas Hak Milik tanah di masyarakat Kulonbambang berlangsung kurang lebih 12 tahun, dengan berbagai dinamika gerakannya. Mulai dari stigma gerakan Komunisme baru, yang dijawab oleh Petani Kulonbambang bahwa mereka adalah penegak Pancasila sejati. Karena perjuangan mereka terkait dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia di lapangan agraria (kepemilikan tanah).

Hingga harus berhadapan dengan preman perkebunan, paramiliter organisasi masa, kepolisian dan bentuk ancaman yang bersifat supranatural. Semuanya dapat dipatahkan satu persatu baik dengan cara negosiasi maupun aksi balasan.

Landreform sendiri merupakan proses penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber – sumber agrarian, karena kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber – sumber agrarian selama ini tidak adil. Dimana warga Negara yang jumlahnya sedikit menguasai sumber agrarian yang besar dan luas, sedangkan warga Negara yang berjumlah banyak hanya menguasai sumber agraria yang sedikit.

Landreform kemudian ditambah dengan kegiatan atau program paska redistribusi tanah atau yang dikenal dengan landreform plus (Reforma Agraria). Reforma Agraria dibagi dalam 2 (dua) kegiatan utama yakni landreform atau asset reform sebagaimana yang diterangkan diatas, dan acces reform. Acces reform merupakan kegiatan paska asset reform, yakni bagaimana mengelola tanah yang telah didapatkan oleh petani, baik dengan memberikan pendidikan, pelatihan maupun bantuan permodalan.

Sedangkan Agraria tidak hanya mengenai soal tanah, namun lebih luas dari itu, yakni soal tanah dan segala hal yang ada dibawahnya, air dan segala hal yang dibawahnya, udara dan luar angkasa. Dalam UU Pokok Agraria, sumber agraria tidak dimaknai sebagai komoditas, tetapi memiliki fungsi social, untuk kesejahteraan masyarakat/rakyat.

Agraria harus dimaknai sebagai sumber kesejahteraan bersama, bukan sebagai alat penindas. Sehingga kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber – sumber agrarian harus diatur dengan adil. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno bahwa landreform adalah dasar/pondasi daripada Jalannya revolusi Indonesia. Pembangunan tanpa landreform ibarat gedung tanpa alas, ibarat bangunan tanpa pondasi.

Sehingga yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari Pemerintah Daerah maupun BPN dengan dorongan organisasi tani sebagaimana yang terjadi di Kulonbambang merupakan gerakan untuk meletakkan pondasi pembangunan menuju keadilan social sebagaimana cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai pondasi dari guna menuju keadilan social tentunya diperlukan kegiatan paska redistribusi tanah tersebut dengan pelibatan multipihak.

Bentuk Sertifikat Landreform

Sertifikat yang diberikan kepada kelompok tani Kulonbambang pada acara tersebut, berbeda dengan sertifikat Hak Milik biasa baik yang diperoleh dari hasil waris maupun dari jual beli. Dalam sertifikat tersebut diterangkan bahwa Tanah Hak Milik ini merupakan hasil pelepasan dari Hak Guna Usaha PT. Sari Bumi Kawi dan tidak dapat dipindah tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

Pembatasan sampai 10 tahun untuk tidak diperjualbelikan ini mempunyai maksud, antara lain, Pertama, tanah tidak dijual kembali oleh petani penerima kepada pihak ketiga, sehingga tidak akan terjadi rekonsentrasi kepemilikan tanah. Kedua, Tidak diagunankan ke lembaga keuangan, dengan diagunankan kepada lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank dikwatirkan terjadi gagal kredit di kalangan petani, yang berakhir dengan disitanya asset berupa tanah tersebut. Ketiga, dengan tidak ada jalan lain baik untuk menjual maupun mengagunankan, maka tanah akan dikelola oleh masyarakat penerima. Keempat, tanah yang telah menghasilkan untuk individu petani tersebut, akan dipertanahankan oleh petani karena selain menghsilkan untuk kebutuhan juga mempunyai hubungan spiritual antara petani pengelola tanah dengan tanah yang dikelolanya.

Sehingga bentuk sertifikat yang demikian tersebut sudah sesuai dengan semangat landreform sebagaimana yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa terkait keadilan agraria. Meskipun dibeberapa tempat bentuk sertifikat yang demikian, banyak menimbulkan masalah, karena masyarakat penerima merasa sertifikat yang dimilikinya tidak sah, karena tidak bias dipindahtangankan maupun diagunankan.

Sejarah Perjuangan Petani Kulonbambang

 

Perkebunan Kulonbambang sendiri dalam sejarahnya merupakan bekas hak Erpacht Verponding No. 236 luas 63,1395 Ha, No. 327 seluas 4,3100 Ha, No. 232 seluas 629,5420 Ha, No. 311 seluas 34,1058 Ha, dan No. 71 seluas 204,9731 Ha, yang dulu dikenal dengan nama perkebunan “Kolonbambang” dengan pemegang Hak Atas nama N.V. Cultuur Maatsehappy Ardirejo te Soerabaya.

Tahun 1949, masyarakat telah memiliki pemukiman dan diakui dalam administrasi pemerintahan dengan nama desa Bangunsari. Namun paska peristiwa G30S, masyarakat desa Bangunsari, hanya diperbolehkan menggarap lahan tanpa memilikinya. Sedangkan Hak Guna Usaha diberikan kepada PT. Sari Bumi Kawi dengan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1973 nomor: SK.77/HGU/DA/1973. Sedangkan Desa Bangunsari dihapus dari administrasi pemerintahan. Dengan begitu masyarakat yang berada didusun kulonbambang menjadi warga perkebunan (ikut administrasi perkebunan).

Selama menjadi bagian administrasi perkebunan, masyarakat seolah memiliki negara dalam negara yakni perkebunan, dan disebut sebagai orang Persil, yang merupakan kelas rendah dikalangan masyarakat Jawa. Kelas buruh perkebunan yang dikenal masyarakat akan tindakan kriminalisasi dan kemiskinan yang akut.

Dalam administrasi perkebunan tersebut, masyarakat kulonbambang ikut dalam bagian pemerintahan desa Sumberurip. Sebuah desa yang berada disebelah selatan desa Bangunsari dan tidak termasuk dalam wilayah perkebunan. Menjadikan wilayah desa Sumberurip menjadi 2, antara yang di dalam perkebunan dan di luar perkebunan.

Reformasi telah merubah segalanya. Keterbukaan dalam mengeluarkan pendapat dan tata pemerintah yang belum stabil di tahun 1997-1998, menjadi momentum bagi masyarakat kulonbambang untuk berjuang menjadi petani penuh sebagaimana pendahulunya dengan merebut kembali lahan.

Masyarakat kulonbambang mengorganisir dirinya dalam kelompok perjuangan yang bernama Pagyuban Warga Tani Kulonbambang (PAWARTAKU – merupakan anggota dari Paguyuban Petani Aryo Blitar). Kemudian melakukan pendudukan atas lahan yang dulu pernah dikuasai (dusun Bangunsari). Perjuangan guna menduduki lahanpun berhasil meskipun pengesahan (sertifikasi) belum didapatkan oleh masyarakat. Sejak reklaiming yang dilakukan pada tahun 2001, baru pada januari 2011 mendapat kejelasan sertifikasi. Dengan dijadikannya lahan seluas 280 Ha sebagai Tanah Objek Landreform (TOL).

Dari total 280 Ha tersebut, 35 Ha dijadikan sebagai lahan kolektif yang terdiri dari lahan garapan bersama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tani, dan fasilitas umum lainnya. Seluas 25 Ha untuk Jalan, perumahan, sungai dll yang diberikan pada Januari 2012 dengan sertifikat Land Consolidation (LC).

 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani

 

Selain pemberian sertifikat redistribusi tanah atau sertifikat landreform ini Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Jawa Timur juga mengesahkan Wisma dan Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tani PAWARTAKU. Tempat ini akan digunakan oleh masyarakat Kulonbambang untuk menjalankan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, sarana pendidikan ini dapat digunakan oleh siapa saja baik peani maupun kalangan yang lain untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Hal ini menunjukan semangat petani Kulonbambang untuk segera merealisasikan cita – citanya menjadi petani yang berdaulat menuju kesejahteraan bersama, dengan mendahulukan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Dengan adanya sarana yang dapat digunakan kegiatan bersama tersebut, diharapkan persatuan dikalangan petani Kulonbambang tetap terjaga, karena selama ini petani perjuangan menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari perjuangan. Sehingga paska sertifikasi tanah yang diperjuangkan organisasi tani cenderung mengendur dalam perjuangan dan selanjutnya mati.

Ini dicegah oleh petani Kulonbambang dengan adanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petani dan kepemilikan lahan Kolektif yang hasilnya digunakan untuk menghidupi organisasi. Dengan adanya kepemilikan kolektif tersebut, persatuan dapat dipelihara diantara petani Kulonbambang.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penanaman 5000 bibit pohon yang secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPRD Kab. Blitar Bapak Guntur Wahono, Bupati Blitar Bapak Herry Noegroho, Wakil Bupati Blitar Bapak Rianto. Bibit pohon sendiri diperoleh dari  Djarum Foundation yang ikut mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pohon – pohon ini akan ditanam di lahan Kolektif, yang dimiliki oleh organisasi.

Semoga dengan penyelenggaraan pemberian sertifikat landreform yang dihadiri oleh berbagai pihak tersebut. Program reforma agraria yang melibatkan multipihak dengan berbasis gotong – royong yang selama ini didengungkan oleh aktivis petani dapat berhasil dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s