KETIDAKADILAN ADALAH SEBAB SENGKETA AGRARIA ADALAH AKIBAT

Kiranya Sangat menarik hati, saat mendapatkan undangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Blitar, yang dilampiri pedoman wawancara mendalam untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pertimbangan Persiden. Dituliskan dalam Pedoman Wawancara Mendalam Tersebut tentang Akses Rakyat Terhadap Tanah Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan. Sehingga kami perlu menjawab dengan sebuah artikel singkat dibawah ini.

 

—————————–

Soal Tanah Adalah Soal Hidup Dan Penghidupan Manusia,

Karena Tanah Adalah Asal Dan Sumber Makanan.

Soal Tanah Adalah Soal Hidup,

Soal Darah Yang Menghidupi Semua

Perebutan Tanah Berarti Perebutan Makanan,

Perebutan Tiang Hidup Manusia.

Untuk Itu Orang Rela Menumpahkan Darah,

Mengorbankan Segala Yang Ada

Untuk Mempertahankan Hidup Yang Selanjutnya

(M. Tauchid – Masalah Agraria)

Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dari Dasar Negera Indonesia Merdeka, yang lahir dalam kondisi “yatim – piatu”. Lahir dari penjajahan yang melahirkan ketidakadilan social dalam segala bidang, lahir dari kondisi penjajahan Kapitalisme dan sisa Feodalisme.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga merupakan tujuan didirikannya Republik Indonesia Merdeka, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 “….. Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur….”. Sehingga menempatkan keadilan sebagai bagian dari tujuan dari Republik Indonesia sebelum menuju kesejahteraan bersama adalah mutlak dilakukan oleh Negara, sebagai pengemban amanah Konstitusi tersebut.

Namun setelah lebih setengah abad Negara ini diproklamasikan, keadilan social sebagai Dasar dan Tujuan Negara tidak segera terwujud, bahkan semakin jauh panggang dari api. Dalam soal agraria Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa 2% masyarakat Indonesia yang paling kaya menguasai 56 % sumber agraria nasional (data 2010). 40 orang terkaya di Indonesia menghasilkan Rp. 600 Trilyun dalam GNP atau sama dengan yang dihasilkan oleh 60 juta jiwa rakyat Indonesia yang paling miskin (Kompas).

 

————-

Kabupaten Blitar dengan luas 1.588,79 Km2, dengan struktur pemanfaatan lahan; pertanian dan sawah sebesar 23,4 %, hutan 21,56 %, pemukiman 16,96 %, perkebunan swasta dan Negara 37,68 % dab lainnya 0,5 % (KPA 2010). Sementara dari total 1.116.010 jiwa yang mendiami Kabupaten Blitar 67,67 % diantaranya menggantungkan hidupnya dan keluarganya dari pertanian. Dengan struktur penguasaan lahan sebagai berikut:

 

Tabel

KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN BLITAR

 

No. Luas Tanah Jumlah Rumah tangga (Dalam %)
1. Lebih dari 2,5 Ha

5 %

2. 0,55 – 2,50 Ha

12 %

3. 0,25 – 0,50 Ha

10 %

4. Kurang dari 0,25 %

31 %

5. Petani Tidak Bertanah

26 %

Sumber: Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Blitar

Data diatas, menunjukkan bahwa perkebunan di kabupaten Blitar baik swasta maupun Negara menguasai sumber agraria paling besar yakni seluas 37,68%, dari total luas Kabupaten Blitar, dikelola oleh 22 Perusahaan Perkebunan. Sedangkan jumlah masyarakat yang sedemikian besar hanya mengelola 23,8 % dengan menyisakan 31% dari jumlah petani sebagai petani gurem dan 26 % nya sebagai buruh pertanian.

Sementara Hutan baik Hutan Lindung maupun hutan yang diproduksi oleh Perhutani seluas 21,56 %. Tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan maupun keadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah hutan.

Ketidakadilan di tingkat nasional juga dirasakan di Kabupaten Blitar. Dengan angka kemiskinan 82.354 Kepala keluarga (TKPKD 2011), yang sebagaian besar tinggal di desa dengan mata pencaharian petani gurem dan buruh tani. Petani gurem dan buruh tani ini tinggal di wilayah yang umumnya justru subur, luas dan mendukung untuk menjadikan mereka sejahtera, yakni wilayah perkebunan dan perhutani. Sehingga sangat pantas jika kemudian muncul sengketa agraria ditingkat masyarakat, yang melibatkan perkebunan, perhutani, alat Negara maupun pemerintah desa berhadapan dengan Petani.

Karena ditengah – tengah kesuburan tanah yang demikian, ditengah produksi hasil perkebunan dan perhutani yang melimpah ruah, masyarakat sekitar tidak pernah menikmati hasilnya, tidak pernah menjadi tuan di tanahnya sendiri. Masyarakat hanya menyaksikan hasil perkebunan/perhutani diangkut dengan truk – truk keluar wilayahnya tanpa sempat menikmatinya.

Adapun sengketa pertanahan di kabupaten Blitar sendiri sebanyak 28 kasus dengan berbagai variannya; 12 kasus Petani berhadapan dengan Perhutani; 10 kasus perkebunan dengan petani; 4 kasus Petani berhadapan dengan aparat Negara (TNI); 1 kasus Petani dengan pemerintah desa.

———-

Sementara proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh semua kalangan baik dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat selalu mengacu kepada persoalan administrasi semata. Padahal Prof. Gunawan Wiradi Mengatakan “ Bahwa persoalan agraria sepenuhnya adalah persoalan politik, yang tidak mengetahui hal ini, dalam menyelesaikan permasalahan agraria akan menjadi apolitik, aekonomi, ahistoris, dan hanya akan terjebak pada persoalan administrasi semata.

Berbicara sejarah administrasi pertanahan di Indonesia selalu dimulai dari agrariche wet 1870 yang didalamnya terdapat agrariche belsuit (tanah – tanah yang tidak dapat ditunjukan kepemilikannya akan dimiliki oleh Negara). Padahal sebelum ada peraturan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengeluarkan bukti hak kepemilikan tanah kepada rakyat Indonesia, yang secara otomatis semua tanah dari sabang sampai merauke  merupakan milik Negara.

Jauh sebelum itu, masyarakat adat di Indonesia telah mendiami tanahnya dengan hak Ulayatnya selama ribuan tahun. Petani di Nusantara sudah mengelola tanahnya sebagai sumber kehidupan umat manusia.

Sehingga paska tahun 1870 terjadi pengusiran masyarakat Indonesia dari tempat tinggalnya yang subur karena tempat tersebut, diganti dengan perkebunan yang menghasilkan tanaman ekspor. Perkebunan waktu itu ada yang mendapatkan hak erfpack dengan hak kewarganegaraan,  yang berarti bahwa perusahaan perkebunan juga berhak atas manusia yang mendiami wilayah tersebut.

Undang – Undang No. 5 tahun 1960 yang lebih dikenal sebagai Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan satu – satunya undang – undang yang bersifat Kerakyatan, yang dimiliki republic ini mengamatkan kepada Negara untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan kepemilikan sumber agraria melalui program landreform.

Keadilan dalam bidang agraria harus diciptakan terlebih dahulu sebelum keadilan yang lain, karena keadilan dalam agraria merupakan pondasi dari pembangunan Indonesia (Soekarno, 17 Agustus 1960). Hal ini sudah dibuktikan oleh Negara – Negara maju saat ini, dimana semuanya telah melakukan landreform (menata ulang kepemilikan atas tanah) sesuai dengan ideology masing – masing negara. Namun peristiwa 1965, menghapus mimpi keadilan diranah agraria tersebut.

Reformasi telah mendorong gerakan reforma agraria by leverage, namun gerakan ini hanya akan menghasilkan kemenangan yang parsial bagi kelompok – kelompok tani yang kuat. Tanpa keinginan dan kekuatan Negara untuk serius menjalankan landreform kiranya cukup sulit bagi petani tak bertanah untuk memperoleh hak atas tanah sebagamana cita – cita bapak bangsa.

—————

Penyelesaian atas sengketa pertanahan yang berdasarkan administrasi dan hukum positif Negara tidak akan pernah dapat diterima oleh filosofi hukum itu sendiri yakni keadilan. Organisasi Tani Pejuang, dalam sejarahnya selalu kehilangan (tidak punya) akan alat bukti kepemilikan. Umumnya petani di Blitar kehilangan tempat tinggal, KTP, Surat Nikah dan berbagai arsip yang ada pada tahun 1967 – 1968, oleh sebagian besar petani disebut masa Bupati Sanusi.

Sekarang sudah bukan saatnya kita bertengkar soal bukti apa yang dimiliki oleh petani yang memperjuangkan hak atas tanahnya, tetapi saatnya kita bertanya apakah Negara benar – benar mau memperjuangkan keadilan Sosial yang diamanahkan oleh Dasar Negara? Kalau kita masih berbicara soal bukti administrasi persoalan sengketa pertanahan tidak akan pernah selesai karena ini bukan soal administrasi.

Penyelesaian sengketa agraria yang mengacu pada wilayah administrasi, hanya akan mengakibatkan konflik baru semata. Karena dasar pengajuan hak (klaim) dari petani adalah tanah merupakan bagian dari hak petani, adalah cerita nenek moyangnya, adalah pendudukan, adalah bukti yang bukan bentuk kepemilikan atas tanah tersebut (letter C, Surat Nikah, KTP, bekas perkampungan dll). Sedangkan pemilik perkebunan/perhutani  bersikukuh dengan kepemilikan atas HGU, HPH dan lain – lain. Klaim yang berbeda, justru akan mengakibatkan perbedaan sudut pandang.

Menyelesaikan sengketa agraria di kabupaten Blitar, juga akan menjadikan tingkat kemiskinan di Kabupetan Blitar turun secara dratis. Karena sebagaian besar dari petani gurem dan buruh tani di Kabupetan Blitar berada di kawasan Perkebunan dan Perhutani yang saat ini sedang berada di kawasan sengketa. Sekaligus ini mununjukkan kepada kita semua bahwa pusat pertumbuhan ekonomi andalan di kabupaten Blitar juga merupakan sentra kemiskinan itu sendiri.

——————–

Dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan peranan pemerintah daerah dalam memfasilitsi penyelesaian sengketa pertanahan sangatlah penting. Kabupaten Blitar saat ini telah mempunyai Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (TFPSP), yang dibentuk sejak tahun 2001. TFPSP berperan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menuju proses penyelesaian sengketa pertanahan. Peranan TFPSP sekaligus dapat meredam konflik horizontal yang ada dimasyarakat.

Disisi lain TFPSP, sampai saat ini belum dapat bekerja secara maksimal yang menurut pandangan kami disebabkan oleh, pertama, banyaknya dinas, badan, bagian yang terlibat sehingga sulit melakukan koordinasi antar anggota Tim, sedangkan dalam setiap undangan yang hadir dari pihak dinas/badan/bagian yang masuk dalam Tim berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kedua, soal mutasi, TFPSP beranggotakan personal yang menjabat jabatan tertentu, sehingga saat terjadi mutasi akan mengakibatkan adanya keterputusan proses penyelesaian sengketa pertanahan.

ketiga, kurangnya dukungan politik dari DPRD Kab. Blitar, yang mengakibatkan, keempat, kurangnya anggaran TFPSP di Kabupaten Blitar untuk menyelesaikan 28 titik sengketa yang melibatkan +10.000 Kepala Keluarga. Sehingga peranan TFPSP perlu diperkuat baik dukungan politik maupun secara financial, supaya kerja TFPSP lebih cepat.

Selama ini  dorongan dari organisasi tani local (OTL)lah yang menjadi motor penggerak penyelesaian sengketa pertanahan di kabupaten Blitar, bukan dari pihak lain. Sehingga kekompakan, kecepatan organisasi tani local akan mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan di wilayahnya masing – masing.

Organisasi Tani Lokal yang lemah akan sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan sebagai sapi perahan dan lahan untuk mencari basis masa semata. Karena petani sengketa pertanahan, merupakan kelompok petani yang paling mudah untuk diperas uangnya dan dikerahkan dukungan masanya.

Sementara penyelesaian melalui jalur Hukum selalu kalah dengan pihak lain. Kekalahan Organisasi Tani Lokal selalu di level pengadilan pusat (Kasasi atau Peninjauan Kembali), dimana Petani telah banyak mengeluarkan uang untuk membayar pengacaranya. Di Blitar, hanya ada satu Organisasi Petani Lokal yang mampu memang sampai tingkatan Peninjauan Kembali yakni Karangnongko, namun karena kondisi di lapangan, BPN tidak bias melakukan eksekusi redistribusi tanah.

Itulah yang dialami dan diamati oleh Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) sebagai organisasi petani yang lahir memperjuangkan reforma agraria, dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Blitar. Dari 28 titik sengketa pertanahan di Kabupaten Blitar, anggota PPAB sebanyak 12 Organisasi Tani Lokal, tiga diantaranya telah mendapatkan sertifikat landreform (Banyuurip, Gambaranyar, dan Kulonbambang)dan  Karanganyar (Waktu masih bernama Aliansi Mahasiswa petani Blitar –  AMPHIBI) -.

Perlu diketahui bahwa di Gambaranyar – Kecamatan Nglegok, di Kulonbambang – Kecamatan Doko, di Banyuurip – Kecamatan Wonotirto yang merupakan anggota PPAB dan sudah mendapatkan redistribusi tanah. Di Karanganyar – Kecamatan Nglegok (Anggota AMPHIBI – Organisasi pembentuk PPAB dan Sitas Desa) yang juga mendapatkan redistribusi tanah,  masyarakatnya telah mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti.

Kiranya cukup demikian jawaban kami selaku Organisasi Rakyat yang memperjuangkan Reforma Agraria di Blitar. Semoga dengan banyaknya Kasus yang ada di Blitar, dengan berbagai jalan perjuangan, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Pertimbangan Presiden.

Sekali Lagi kami Ketidakadilan adalah Sebab, Sengketa Agraria Adalah Akibat

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s