KRUWUK LAGI, KRIMINALISASI LAGI

Belum selesai Kasus Kriminalisasi atas saudara Sulistiono (Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur), kembali lagi terjadi kriminalisasi atas petani di lahan Negara Eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo. Dimana anggota PPKM ditangkap saat mau menjual hasil panennya dari lahan Negera tersebut, dengan alasan petani tidak mempunyai ijin pengelolaan sesuai Prp. 51 tahun 1960. Padahal PPKM sudah mendapatkan ijin secara lesan (sah menurut Prp tersebut) dari Negara/pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim) pada Mei 2014 dan kemudian diperkuat pada April 2016 oleh BPN RI melalui Direktur Penata Gunaan lahan.

Kalau toch… petani melanggar maka Perusahaan juga melakukan pelanggaran atas penggunaan lahan Negara, karena Hak Guna Usaha sudah habis per 31 Desember 2009. Hanya dengan berdalih Hak Prioritas Perkebunan menguasai Tanah Negara Tersebut. Perlu diketahui bahwa hak Prioritas bukanlah bagian dari Hak Atas tanah dan bangunan. Kedua hak Prioritas hanya berlaku sejak 2 tahun sebelum masa hak habis sampai habisnya Hak Guna Usaha. Maka sudah seharusnya Pihak perkebunan juga diseret ke Pengadilan oleh pihak Kepolisian, dengan tuduhan dan kasus yang sama.

Kemudian, dengan Kriminalisasi kepada Petani dan membiarkan perkebunan tetap mengelola tanah, merupakan sikap melemahkan Negara yang dilakukan oleh Negara itu sendiri. Karena Tanah yang jelas sudah menjadi tanah Negara dibiarkan dikuasai oleh Perkebunan tanpa sesobek suratpun, tanpa pajak. Negara telah melemahkan dirinya sendiri.

Untuk itu kami bersikap….

HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP PETANI…!!!

 

Keadilan sosial merupakan dasar dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Revolusi 17 Agustus 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pendiri bangsa menyadari peran penting Reforma Agraria (penataan atas penguasaan lahan) sebagai Program dasar yang pertama – tama harus dilakukan. Kesadaran muncul karena, semua Negara – Negara maju pada awal pembangunan ekonominya selalu memulai dengan penataan atas kuasa tanah. Untuk itu pada tahun 1948 dibentuklah Panitia Penyusun Undang – Undang Pokok Agraria guna menggantikan Agrarish Wet 1870, yang kemudian bar diundangkan pada 24 September 1960.

Inilah Undang – Undang terbaik, baik secara proses karena melibatkan semua unsur organisasi tani maupun secara isi karena paling sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Saat ini, UU Pokok Agraria merupakan satu – satunya dasar untuk mewujudkannya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam UU Pokok Agraria juga terdapat semangat untuk menata kembali kuasa atas tanah di Indonesia.

Dengan adanya penataan tanah – tanah di Indonesia, maka keadilan sosial sudah mendekati kenyataan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Reforma Agraria pada tahap acces reform, dengan menata produksi, tata pasar, permodalan. Bagi dunia Industri dan pembangunan Fasilitas Umum, Reforma Agraria memberikan kepastian akan penggunaan Tanah. Sehingga Reforma Agraria juga merupakan dasar untuk memperkuat Industri Nasional.

———————-

Keadilan Sosial juga merupakan dasar hukum bagi tiap – tiap penegakkan hukum di Indonesia. Penegakan Hukum tidak hanya dilihat dari sisi formil semata, tetapi juga harus dilihat dari sisi Materiil hukum, karena hal inilah yang menyangkut soal Keadilan Sosial. Termasuk didalamnya penegakan hukum, atas petani/orang yang  menduduki lahan negara/eks perkebunan. Tidak serta – merta itu merupakan kesalahan dari Petani, tetapi lebih disebabkan karena belum tegaknya keadilan sosial.

Bagaimana dikatakan Keadilan sosial, katakanlah di Tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk yang seluas 557 Ha (yang Hak Guna Usahanya Habis per 31 Desember 2009) hanya dikuasai oleh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, sedangkan disekitar perkebunan hidup ratusan keluarga miskin, tanpa lahan garapan. Setiap orang yang mempunyai hati nurani akan menyatakan hal demikian merupakan ketidakadilan sosial, yang artinya negara tidak hadir dalam kehidupan rakyatnya.

Sengketa Pertanahan di Tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk bukan persoalan siapa melanggar apa/Hukum, tetapi lebih karena persoalan ketidakadilan sosial yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Negara melalui alat kekuasaannya (Polisi dan Kejaksaan) lebih bersikap menjaga kondusifitas semata (yang penting aman), tanpa pernah menyelesaikan akar permasalahan.

Guna mengamankan perkebunan Kruwuk tersebut, sejak tahun 2013 masyarakat Kruwuk yang mulai mengorganisasi dirinya dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) banyak mendapatkan teror dan kriminalisasi. Dalam tahun 2014, ada pencabutan pohon kelapa, pisang, ancaman keamanan dari Preman, sampai dengan dilaporkannya Meseno dan Siswaji. Tahun 2015 Petani kembali harus melakukan wajib lapor. Tahun 2016 pimpinan tertinggi organisasi dipenjarakan selama 4 bulan, dan saat ini sedang diperiksa beberapa petani. Sedangkan pihak perkebunan tidak pernah diperiksa sama sekali oleh Kepolisian maupun kejaksaan, padahal HGUnya telah habis per 31 Desember 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tajam kebawah, tumpul keatas.

Sengketa pertanahan tanah negara eks perkebunan Kruwuk pernah dilakukan Mediasi oleh Pihak Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur pada Mei 2014, yang menghasilkan kesepakatan “Status Quo” atas tanah tersebut. Dimana perkebunan diperbolehkan menanam, petani juga diperbolehkan menanam didalam perkebunan dengan batas yang sudah disepakati. Bahwa berdasarkan Prp No. 51/Prp/1960 hanya dibutuhkan ijin lesan dari Aparatur Negara (dalam Hal ini BPN/Kanwil/Kantor Pertanahan kabupaten) untuk menggarap/mengerjakan tanah – tanah negara. Maka setiap penggarapan yang dilakukan oleh PPKM di tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk adalah sah secara hukum. Dan Sudah Seharusnya Polisi tidak melakukan KRIMINALISASI ATAS PETANI ANGGOTA PPKM. Tetapi POLISI bertindak sebagai MEDIATOR antara PPKM dengan PT. Rotorejo Kruwuk.

————-

Perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia merupakan Tugas Dari Negara baik itu EKSEKUTIF maupun LEGISLATIF, mulai dari PUSAT sampai dengan DAERAH. Untuk itu, BUPATI Blitar tidak boleh diam diri, menyerahkan urusan ekonomi rakyat kepada rakyat tetapi Negara melalui Pemerintah Daerah harus tampil kemuka menunjukkan peranannya guna mewujudkan Keadilan Sosial, Melindungi Segenap Tumpah Darah dan Seluruh Rakyat Indonesia, termasuk  MELAKUKAN UPAYA – UPAYA NYATA UNTUK MELINDUNGI PETANI (TERUTAMA YANG BERKONFLIK) SUPAYA TIDAK DIKRIMINALISASIKAN OLEH PENEGAK HUKUM.

Dalam Upaya menegakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR (BUPATI dan DPRD), harus berani MEMBERIKAN REKOMENDASI REDISTIBUSI TANAH NEGARA EKS PERKEBUNAN KRUWUK KEPADA ANGGOTA PAGUYUBAN PETANI KELUD MAKMUR, YANG SECARA PRINSIP SUDAH MENDAPATKAN IJIN MENGGARAP DARI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG.

 Oleh karena itu, kami menuntut :

  1. Penghentian kriminalisasi terhadap terhadap petani oleh perkebunan dan Kepolisian
  2. Segera melakukan Redistribusi tanah Negara eks perkebunan Rotorejo Kruwuk

Tertanda

SAMAK (SERIKAT MASYARAKAT ANTI KEKERASAN- KPA, PPAB, PPKM, SITAS DESA, OI, GMNI)

 

Advertisements
This entry was posted in Keadilan Sumber Daya Alam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s