STOP KRIMINALISASI PETANI…!!!

                Perjuangan Petani untuk mendapatkan keadilan bagi kehidupannya semakin jauh panggang dari Api. Padahal Keadilan Sosial adalah dasar dan tujuan dari Kemerdekaan Negara Indonesia yang agraris ini. Negara Agraris telah mengkhianati petani dan bangsanya sendiri dengan melakukan kriminalisasi petaninya yang merupakan simbol dari negara Agraris.

                Hal ini terjadi kepada Bapak Sulistiyanto Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah eks perkebunan Kruwuk. Dimana bapak Sulistiyanto menjadi Tersangka atas kasus pencurian tanaman Tebu milik Perusahaan bekas pemegang Hak Guna Usaha perkebunan Kruwuk Rotorejo yakni PT. Rotorejo Kruwuk.

Hal ini terjadi pada 11 Nopember 2015, dimana Bapak Sulistiyanto disangka melakukan penjualan atas tebu tanamanam perkebunan yang ditanam 4 tahun sebelumnya. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2016, Bapak Sulistiyanto ditahan oleh Kejaksanaan Negeri Blitar karena dikwatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya.

Bapak Sulistiyanto dirumah bersama dengan ibunya yang sudah berumur 78 tahun dan dia merupakan tulangpunggung keluarganya. Sehingga tanpa bapak Sulistiyanto tidak mungkin seorang ibu yang berusia 78 tahun dapat memperoleh penghasilan untuk makan. Dirumah bapak Sulistiyanto bekerja sebagai peternak ayam kampung. Sangat tidak masuk akal jika bapak Sulistiyanto akan melarikan diri. Sedangkan untuk penghilangan barang bukti, sampai saat ini pihak kepolisian dalam sangkaannya hanya mempunyai barang bukti berupa foto panen tebu. Tentunya barang bukti tersebut hanya dimiliki oleh pihak kepolisian bukan bapak sulistiyanto. Maka sudah selayaknya pak Sulistiyanto tidak ditahan.

Penanaman Tebu yang dilakukan kurang lebih 4 tahun sebelum tanggal 11 Nopember 2015. Berarti ditanam oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Rotorejo Kruwuk pada musim tanam tahun 2011. Hal ini jelas melanggar Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Negara/Badan Pertanahan Nasional yang memberikan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Kruwuk Rotorejo kepada PT. Rotorejo Kruwuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (HGU No. 3/Sumberagung dan HGU No. 4/Gadungan). Didalam kedua HGU tersebut tidak tercantum sama sekali Tanaman Tebu, tetapi berupa tanaman Cengkeh, Kopi dan Karet.

Soal Hak Guna Usaha sudah habis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 pasal 17 bahwa Hapusnya Hak Guna Usaha adalah jika Hak Guna Usaha tersebut telah habis masa Haknya.

Maka Jelas Bahwa Tanaman Tebu yang diklaim sebagai milik pihak perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk tersebut bukan milik pihak perkebunan. Karena HGU pihak perkebunan telah habis sejak 31 Desember 2009. Jika itu merupakan tanaman pihak perkebunan, maka sesungguhnya pihak perkebunan telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penanaman dilahan Negera tanpa izin.

——————–

Secara dasar penanaman dilahan Negara Tanpa izin pernah dituduhkan kepada Petani Kruwuk yang lain yakni Bapak Meseno yang kemudian bapak meseno dijatuhkan pidana hukuman 6 bulan percobaan (tahun 2013). Padahal bapak Meseno (dalam hal ini Paguyuban Petani Kelud Makur) sudah mendapatkan ijin lisan dari Bapak Dody selaku Kepala Kantor Pertanahan Jawa Timur pada tahun 2012 untuk melakukan penggarapan diatas lahan eks perkebunan tersebut, dan ijin lisan sudah dapat dibenarkan dalam peraturan perundang – undangan.

Yang menarik dalam proses pengadilan Bapak Meseno pada tahun 2013 adalah, pihak Pelapor dari pihak perkebunan yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Kemudian didalam persidangan oleh hakim penuntut diganti dengan pihak Kepolisian sebagai perwakilan Negara. Tanpa melalui perubahan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, tentu ini melanggar hukum acara pidana. Disisi lain, rakyat semakin tahu, bahwa jika ada pendudukan/penggarapan di lahan Negara yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dan Rakyat maka yang akan diproses oleh Negara (dalam hal ini Kepolisian) adalah Rakyat bukan Perusahaan. Perusahaan dapat dengan bebas melakukan penggarapan tanpa izin sama sekali.

——————–

Kembali ke kasus Bapak Sulistiyanto, maka sudah jelas bahwa bapak Sulistiyanto tidak melakukan penjualan atas tananam yang ditanam oleh perkebunan, atau kalau memang melakukan atas penjualan tersebut, maka Negara juga harus melakukan proses terhadap perusahaan Perkebunan yang Hak Guna Usahanya sudah habis tersebut, namun tetap melakukan pengelolaan atas tanah eks perkebunan. Negara telah dirugikan dalam hal pembayaran Pajak dan juga menunjukkan bahwa Negara tidak berdaulat jika berhadapan dengan pihak perusahaan.

Untuk itu Kami menuntut kepada Pihak Kepolisian dan Kejaksaan:

  1. Menanggungkan Penahanan Bapak Sulistiyanto
  2. Membebaskan Bapak Sulistiyanto dari segala macam tuduhan
  3. Menghentikan segala bentuk Kriminalisasi terhadap Petani .
  4. Segera memproses hukum pihak Perusahaan yang telah melanggar peraturan Perundang – undangan

Kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang:

Untuk segera melaksanakan Reforma Agraria di Indonesia.

Kepada Masyarakat dan Gerakan Civil Society dimanapun MARI KITA GALANG SOLIDARITAS UNTUK BAPAK SULISTIYANTO.

Advertisements
This entry was posted in Keadilan Sumber Daya Alam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s