BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA

Perdebatan hukum selalu muncul tatkala Hak Guna Usaha suatu perkebunan berakhir. Karena selain masalah hukum juga muncul masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan. Dimana perkebunan selain menjadi pusat – pusat pertumbuhan perekonomian bagi negara juga merupakan pusat kemiskinan bagi masyarakat dan angka indeck koefisiensi gini yang tinggi. Kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebutlah yang kemudian menjadikan akar dari sengketa pertanahan terjadi dimana – mana.

Sengketa pertanahan tidak akan terjadi jika syarat – syarat keadilan sosial dapat dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, atau minimal kesenjangan sosial yang ada semakin menyimpit.

Perdebatan kapan Hak Guna Usaha Habis kembali terjadi lagi dalam Audensi di DPRD Kab. Blitar pada tanggal 26 Januari 2015, anatara Paguyuban Petani Kelud Makmur dengan PT. Rotorejo Kruwuk sebagai bekas pemegang Hak. Tatkala Komisi I DPRD Kab. Blitar menanyakan kepada pihak Kakantah soal status tanah eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo yang HGUnya habis per 31 Desember 2009, Kantah Blitar menyatakan tidak serta merta tanah jatuh kepada negara tetapi pihak bekas pemegang Hak mempunyai Hak perdata atas tanah tersebut, tanpa menyebutkan dasar hukumnya.

Soal Hak Guna Usaha telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996. Sedangkan soal Habisnya HGU ada didalam pasal 17.
(1) Hak Guna Usaha hapus karena :
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).
(2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya
menjadi Tanah Negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dan ayat 2 diatur dengan keputusan Presiden.

Maka Jelaslah sudah bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 17 (1) huruf (a) maka Hak Guna Usaha tersebut sudah hapus. Sedangkan dipasal penjelasan dinyatakan sudah jelas. Untuk pasal 17 (3) soal keputusan Presiden saat ini belum ada Keputusan Presiden soal tersebut.

Sehingga Hak Guna Usaha yang dipegang oleh PT. Rotorejo Kruwuk atas perkebunan Kkruwuk Rotorejo seluas 557 Ha, yang berakhir sejak tanggal 31 Desember 2009, secara otomatis sejak tanggal 1 Januari 2010 menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara.

PP No. 40 tahun 1996, mengacu kepada UU No. 05 tahun 1960 yang dikenal dengan UU Pokok Agraria. Dalam pasal 34 huruf (a). Yang didalam pasal penjelasannya sebagaimana penjelasan UU ini di angka II, yang pada intinya demi kepastian hukum. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.

Hal ini sesuai dengan sifat tanah yang berfungsi sosial, artinya negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menguasai tanah tersebut demi kesejahteraan rakyatnya. Karena tanah berfungsi sosial tersebut maka hukum atas tanah merupakan rumpun Hukum Administrasi Negara.

Adapun kewajiban bekas pemegang Hak Guna Usaha dapat dilihat dari pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan huruf (h) yang mengenai Kewajiban Pemegang hak Guna Usaha (g) bekas pemegang Hak menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usahanya Hapus (h) Menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Maka seharusnya Kantor Pertanahan Kab. Blitar harus menarik sertifikat Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk yang sudah menjadi tanah negara tersebut.

Artinya tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut secara otomatis menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara). Lalu apa yang dimaksud BPN dengan Hak Perdata? Yang melekat menjadi Hak Perdata adalah segala sesuatu yang ada diatas bekas Hak Guna Usaha tersebut (tanaman dan Bangunan). Hal tersebut jelas pada pasal 18 (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekaspemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Karena pihak PT. Rotorejo Kruwuk melakukan/mengajukan permohonan perpanjangan/permohonan (yang sudah diblokir oleh Paguyuban Petani Kelud Makmur) hak baru maka tanaman dan bangunan yang ada diatas bekas HGU tersebut melekat Hak Perdata PT. Rotorejo Kruwuk. Hak ini bersumber pada kepemilikan atas bangunan dan tanaman tersebut merupakan hak pribadi maka atas tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut masuk dalam hukum perdata. Apabila HGU tersebut diajukan oleh perusahaan lain dan mendapatkan persetujuan dari BPN maka pemegang Hak Baru harus mengganti rugi atas tanaman dan Bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Disitulah dikatakan bahwa Hak Perdata itu melekat atas tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah bekas Hak Guna Usaha. Bukan melekat atas tanahnya. Semoga Bermanfaat.

Advertisements
This entry was posted in Keadilan Sumber Daya Alam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s