MENCARI KEADILAN

Sengketa pertanahan Eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo yang HGUnya habis pada 31 Desember 2009 atas nama PT. Rotorejo Kruwuk berhadapan dengan masyarakat memasuki babak baru. Pihak perusahaan yang sekitar dua bulan yang lalu melaporkan dua orang anggota Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) atas tuduhan Okupasi Tanah, hari ini (9/9/2014) disidangkan. Perkebunan Kruwuk Rotorejo sendiri berada di desa Gadungan dan desa Sumberagung kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Kasus ini termasuk dalam Tindak Pidana Ringan atau TIPIRING. Namun begitu bagi PPKM upaya mengkriminalisasi anggota mereka merupakan bentuk – bentuk pelemahan atas perjuangan PPKM dalam merebut tanah sengketa. Untuk itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Blitar ini, PPKM mengerahkan anggotanya sebanyak 4 Truk dan beberapa sepeda motor yang diperkirakan membawa 250 masa.

Persidangan digelar dengan hakim tunggal, namun tidak sampai kepada putusan sebagaimana pengadilan tindak pidana ringan lainnya. Dalam persidangan tersebut pihak pelapor tidak dapat menunjukkan bukti – bukti kepemilikan atas tanah baik berupa Hak Guna Usaha maupun yang lain. Sehingga persidangan mengamanatkan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya pada hari kamis dan diberikan langsung kepada Hakim tidak melalui Panitera.

Apabila bukti – bukti kepemilikan tersebut dapat dipenuhi maka, hakim akan menyidangkan kembali pada hari selasa 16/9/2014. Namun jika pemilik pelapor tidak mampu membuktikan kepemilikannya maka sidang tidak dapat dilanjutkan.

Dalam pengamatan kami ada tiga hal yang mengusik rasa keadilan petani selama proses mengawal 2 anggotanya ini (meseno dan Siswaji). Pertama, Soal surat pemanggilan. Dimana dalam surat pemanggilan untuk penyelidikan dan penyidikan, Terlapor tidak menerima langsung dari pihak Kepolisian tetapi dari pihak perkebunan. Karena pihak Kepolisian menitipkan ke pihak perkebunan yang notabene merupakan pihak pelapor. Sebelum proses penyelidikan dan penyidikan Pihak PPKM sudah melakukan protes ke pihak kepolisian karena hal tersebut sangat menginggung perasaan kaum tani. Namun demikian itu terulang kembali saat surat pemanggilan untuk persidangan.

Kedua, saat pemanggilan di kepolisian yang kedua kalinya. Penyidik kaget karena pasal yang mengenai kedua anggota PPKM hanya maksimal hukuman 3 bulan penjara (TIPIRING). Sehingga semacam ada pemberhentian proses karena sejak itu (Pertengahan Agustus) sampai dengan tanggal 3 September 2014 tidak pernah ada proses sama sekali. Surat pemanggilan untuk sidang baru keluar pada tanggal 3 September 2014. Ini berselang 36 jam dari laporan PPKM kepada Pelapor dengan tuduhan perusakan asset Petani berupa tanaman Pisang, Kelapa, ketela dan Perusakan sebuah rumah. Dimana petani menyampaikan laporan itu pada tanggal 1 September 2014 jam 20.00 WIB.

Ketiga, Saat berkas sudah sampai ke pengadilan dan siap untuk disidangkan ternyata berkas – berkas yang dibutuhkan belum lengkap. Ini terbukti dengan pelapor tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam proses persidangan juga ada perbedaan versi bahwa Penyidik mengatakan perpanjangan HGU masih diurus di BPN RI. Sedangkan Pelapor mengatakan ada di BPN Propinsi. Padahal perpanjangan HGU seharusnya dilakukan 2 tahun sebelum HGU habis (PP No. 40 tahun 1996). Jika HGU habis dan belum dapat memperpanjang HGU maka kewajiban pihak perusahaan untuk melakukan pembongkaran segala asset yang ada diatas tanah bekas HGU setelah 6 bulan HGU habis. Jika pihak perusahaan tidak membongkar maka, Negara harus membongkar dengan biaya dibebankan kepada pidak perusahaan (PP No. 40 tahun 1996 pasal 18).

Perlu diketahui bahwa PT. Rotorejo Kruwuk pernah mengajukan perpanjangan HGU pada Mei tahun 2008 (padahal paling lambat 31 Desember 2007). Sehingga sebenarnya PT. Rotorejo Kruwuk tidak dapat memperpanjang HGU tersebut.
Dipersidangan juga penyidik mengatakan bahwa sejak pengajuan perpanjangan maka hak atas tanah tersebut sudah melekat. Hal ini aneh dari segala sisi. Mana mungkin masih mengajukan hak sudah melekat haknya. Hak Guna Usaha sudah melekat apabila, Pihak perusahaan sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (BPN) sesuai dengan PP No. 40 tahun 1996 pasal 6(1). Untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dalam buku pertanahan sesuai dengan Hukum yang berlaku (2). Maka sejak terdaftar di buku pertanahan itulah lahir Hak (pasal penjelasan). Bukti kepemilikan Hak dengan diterbitkannya Sertifikat (3). Jadi Hak tanah melekat bukan saat pengajuan atau pada penandatanganan sertifikat.

Inilah Proses hukum atau yang lebih tepatnya Kriminalisasi terhadap petani yang dilakukan perusahaan dengan penegak hukum. Dengan cara menerjemahkan hukum sesuai dengan agendanya sendiri. Namun PPKM sampai saat ini masih solid dan terus melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan ini.
Hidup PETANI…!!!

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Keadilan Sumber Daya Alam. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s