KRUWUK LAGI, KRIMINALISASI LAGI

Belum selesai Kasus Kriminalisasi atas saudara Sulistiono (Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur), kembali lagi terjadi kriminalisasi atas petani di lahan Negara Eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo. Dimana anggota PPKM ditangkap saat mau menjual hasil panennya dari lahan Negera tersebut, dengan alasan petani tidak mempunyai ijin pengelolaan sesuai Prp. 51 tahun 1960. Padahal PPKM sudah mendapatkan ijin secara lesan (sah menurut Prp tersebut) dari Negara/pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim) pada Mei 2014 dan kemudian diperkuat pada April 2016 oleh BPN RI melalui Direktur Penata Gunaan lahan.

Kalau toch… petani melanggar maka Perusahaan juga melakukan pelanggaran atas penggunaan lahan Negara, karena Hak Guna Usaha sudah habis per 31 Desember 2009. Hanya dengan berdalih Hak Prioritas Perkebunan menguasai Tanah Negara Tersebut. Perlu diketahui bahwa hak Prioritas bukanlah bagian dari Hak Atas tanah dan bangunan. Kedua hak Prioritas hanya berlaku sejak 2 tahun sebelum masa hak habis sampai habisnya Hak Guna Usaha. Maka sudah seharusnya Pihak perkebunan juga diseret ke Pengadilan oleh pihak Kepolisian, dengan tuduhan dan kasus yang sama.

Kemudian, dengan Kriminalisasi kepada Petani dan membiarkan perkebunan tetap mengelola tanah, merupakan sikap melemahkan Negara yang dilakukan oleh Negara itu sendiri. Karena Tanah yang jelas sudah menjadi tanah Negara dibiarkan dikuasai oleh Perkebunan tanpa sesobek suratpun, tanpa pajak. Negara telah melemahkan dirinya sendiri.

Untuk itu kami bersikap….

HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP PETANI…!!!

 

Keadilan sosial merupakan dasar dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Revolusi 17 Agustus 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pendiri bangsa menyadari peran penting Reforma Agraria (penataan atas penguasaan lahan) sebagai Program dasar yang pertama – tama harus dilakukan. Kesadaran muncul karena, semua Negara – Negara maju pada awal pembangunan ekonominya selalu memulai dengan penataan atas kuasa tanah. Untuk itu pada tahun 1948 dibentuklah Panitia Penyusun Undang – Undang Pokok Agraria guna menggantikan Agrarish Wet 1870, yang kemudian bar diundangkan pada 24 September 1960.

Inilah Undang – Undang terbaik, baik secara proses karena melibatkan semua unsur organisasi tani maupun secara isi karena paling sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Saat ini, UU Pokok Agraria merupakan satu – satunya dasar untuk mewujudkannya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam UU Pokok Agraria juga terdapat semangat untuk menata kembali kuasa atas tanah di Indonesia.

Dengan adanya penataan tanah – tanah di Indonesia, maka keadilan sosial sudah mendekati kenyataan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Reforma Agraria pada tahap acces reform, dengan menata produksi, tata pasar, permodalan. Bagi dunia Industri dan pembangunan Fasilitas Umum, Reforma Agraria memberikan kepastian akan penggunaan Tanah. Sehingga Reforma Agraria juga merupakan dasar untuk memperkuat Industri Nasional.

———————-

Keadilan Sosial juga merupakan dasar hukum bagi tiap – tiap penegakkan hukum di Indonesia. Penegakan Hukum tidak hanya dilihat dari sisi formil semata, tetapi juga harus dilihat dari sisi Materiil hukum, karena hal inilah yang menyangkut soal Keadilan Sosial. Termasuk didalamnya penegakan hukum, atas petani/orang yang  menduduki lahan negara/eks perkebunan. Tidak serta – merta itu merupakan kesalahan dari Petani, tetapi lebih disebabkan karena belum tegaknya keadilan sosial.

Bagaimana dikatakan Keadilan sosial, katakanlah di Tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk yang seluas 557 Ha (yang Hak Guna Usahanya Habis per 31 Desember 2009) hanya dikuasai oleh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, sedangkan disekitar perkebunan hidup ratusan keluarga miskin, tanpa lahan garapan. Setiap orang yang mempunyai hati nurani akan menyatakan hal demikian merupakan ketidakadilan sosial, yang artinya negara tidak hadir dalam kehidupan rakyatnya.

Sengketa Pertanahan di Tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk bukan persoalan siapa melanggar apa/Hukum, tetapi lebih karena persoalan ketidakadilan sosial yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Negara melalui alat kekuasaannya (Polisi dan Kejaksaan) lebih bersikap menjaga kondusifitas semata (yang penting aman), tanpa pernah menyelesaikan akar permasalahan.

Guna mengamankan perkebunan Kruwuk tersebut, sejak tahun 2013 masyarakat Kruwuk yang mulai mengorganisasi dirinya dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) banyak mendapatkan teror dan kriminalisasi. Dalam tahun 2014, ada pencabutan pohon kelapa, pisang, ancaman keamanan dari Preman, sampai dengan dilaporkannya Meseno dan Siswaji. Tahun 2015 Petani kembali harus melakukan wajib lapor. Tahun 2016 pimpinan tertinggi organisasi dipenjarakan selama 4 bulan, dan saat ini sedang diperiksa beberapa petani. Sedangkan pihak perkebunan tidak pernah diperiksa sama sekali oleh Kepolisian maupun kejaksaan, padahal HGUnya telah habis per 31 Desember 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tajam kebawah, tumpul keatas.

Sengketa pertanahan tanah negara eks perkebunan Kruwuk pernah dilakukan Mediasi oleh Pihak Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur pada Mei 2014, yang menghasilkan kesepakatan “Status Quo” atas tanah tersebut. Dimana perkebunan diperbolehkan menanam, petani juga diperbolehkan menanam didalam perkebunan dengan batas yang sudah disepakati. Bahwa berdasarkan Prp No. 51/Prp/1960 hanya dibutuhkan ijin lesan dari Aparatur Negara (dalam Hal ini BPN/Kanwil/Kantor Pertanahan kabupaten) untuk menggarap/mengerjakan tanah – tanah negara. Maka setiap penggarapan yang dilakukan oleh PPKM di tanah Negara bekas Perkebunan Kruwuk adalah sah secara hukum. Dan Sudah Seharusnya Polisi tidak melakukan KRIMINALISASI ATAS PETANI ANGGOTA PPKM. Tetapi POLISI bertindak sebagai MEDIATOR antara PPKM dengan PT. Rotorejo Kruwuk.

————-

Perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia merupakan Tugas Dari Negara baik itu EKSEKUTIF maupun LEGISLATIF, mulai dari PUSAT sampai dengan DAERAH. Untuk itu, BUPATI Blitar tidak boleh diam diri, menyerahkan urusan ekonomi rakyat kepada rakyat tetapi Negara melalui Pemerintah Daerah harus tampil kemuka menunjukkan peranannya guna mewujudkan Keadilan Sosial, Melindungi Segenap Tumpah Darah dan Seluruh Rakyat Indonesia, termasuk  MELAKUKAN UPAYA – UPAYA NYATA UNTUK MELINDUNGI PETANI (TERUTAMA YANG BERKONFLIK) SUPAYA TIDAK DIKRIMINALISASIKAN OLEH PENEGAK HUKUM.

Dalam Upaya menegakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR (BUPATI dan DPRD), harus berani MEMBERIKAN REKOMENDASI REDISTIBUSI TANAH NEGARA EKS PERKEBUNAN KRUWUK KEPADA ANGGOTA PAGUYUBAN PETANI KELUD MAKMUR, YANG SECARA PRINSIP SUDAH MENDAPATKAN IJIN MENGGARAP DARI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG.

 Oleh karena itu, kami menuntut :

  1. Penghentian kriminalisasi terhadap terhadap petani oleh perkebunan dan Kepolisian
  2. Segera melakukan Redistribusi tanah Negara eks perkebunan Rotorejo Kruwuk

Tertanda

SAMAK (SERIKAT MASYARAKAT ANTI KEKERASAN- KPA, PPAB, PPKM, SITAS DESA, OI, GMNI)

 

Iklan
Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

STOP KRIMINALISASI PETANI…!!!

                Perjuangan Petani untuk mendapatkan keadilan bagi kehidupannya semakin jauh panggang dari Api. Padahal Keadilan Sosial adalah dasar dan tujuan dari Kemerdekaan Negara Indonesia yang agraris ini. Negara Agraris telah mengkhianati petani dan bangsanya sendiri dengan melakukan kriminalisasi petaninya yang merupakan simbol dari negara Agraris.

                Hal ini terjadi kepada Bapak Sulistiyanto Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah eks perkebunan Kruwuk. Dimana bapak Sulistiyanto menjadi Tersangka atas kasus pencurian tanaman Tebu milik Perusahaan bekas pemegang Hak Guna Usaha perkebunan Kruwuk Rotorejo yakni PT. Rotorejo Kruwuk.

Hal ini terjadi pada 11 Nopember 2015, dimana Bapak Sulistiyanto disangka melakukan penjualan atas tebu tanamanam perkebunan yang ditanam 4 tahun sebelumnya. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2016, Bapak Sulistiyanto ditahan oleh Kejaksanaan Negeri Blitar karena dikwatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya.

Bapak Sulistiyanto dirumah bersama dengan ibunya yang sudah berumur 78 tahun dan dia merupakan tulangpunggung keluarganya. Sehingga tanpa bapak Sulistiyanto tidak mungkin seorang ibu yang berusia 78 tahun dapat memperoleh penghasilan untuk makan. Dirumah bapak Sulistiyanto bekerja sebagai peternak ayam kampung. Sangat tidak masuk akal jika bapak Sulistiyanto akan melarikan diri. Sedangkan untuk penghilangan barang bukti, sampai saat ini pihak kepolisian dalam sangkaannya hanya mempunyai barang bukti berupa foto panen tebu. Tentunya barang bukti tersebut hanya dimiliki oleh pihak kepolisian bukan bapak sulistiyanto. Maka sudah selayaknya pak Sulistiyanto tidak ditahan.

Penanaman Tebu yang dilakukan kurang lebih 4 tahun sebelum tanggal 11 Nopember 2015. Berarti ditanam oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Rotorejo Kruwuk pada musim tanam tahun 2011. Hal ini jelas melanggar Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Negara/Badan Pertanahan Nasional yang memberikan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Kruwuk Rotorejo kepada PT. Rotorejo Kruwuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (HGU No. 3/Sumberagung dan HGU No. 4/Gadungan). Didalam kedua HGU tersebut tidak tercantum sama sekali Tanaman Tebu, tetapi berupa tanaman Cengkeh, Kopi dan Karet.

Soal Hak Guna Usaha sudah habis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 pasal 17 bahwa Hapusnya Hak Guna Usaha adalah jika Hak Guna Usaha tersebut telah habis masa Haknya.

Maka Jelas Bahwa Tanaman Tebu yang diklaim sebagai milik pihak perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk tersebut bukan milik pihak perkebunan. Karena HGU pihak perkebunan telah habis sejak 31 Desember 2009. Jika itu merupakan tanaman pihak perkebunan, maka sesungguhnya pihak perkebunan telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penanaman dilahan Negera tanpa izin.

——————–

Secara dasar penanaman dilahan Negara Tanpa izin pernah dituduhkan kepada Petani Kruwuk yang lain yakni Bapak Meseno yang kemudian bapak meseno dijatuhkan pidana hukuman 6 bulan percobaan (tahun 2013). Padahal bapak Meseno (dalam hal ini Paguyuban Petani Kelud Makur) sudah mendapatkan ijin lisan dari Bapak Dody selaku Kepala Kantor Pertanahan Jawa Timur pada tahun 2012 untuk melakukan penggarapan diatas lahan eks perkebunan tersebut, dan ijin lisan sudah dapat dibenarkan dalam peraturan perundang – undangan.

Yang menarik dalam proses pengadilan Bapak Meseno pada tahun 2013 adalah, pihak Pelapor dari pihak perkebunan yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Kemudian didalam persidangan oleh hakim penuntut diganti dengan pihak Kepolisian sebagai perwakilan Negara. Tanpa melalui perubahan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, tentu ini melanggar hukum acara pidana. Disisi lain, rakyat semakin tahu, bahwa jika ada pendudukan/penggarapan di lahan Negara yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dan Rakyat maka yang akan diproses oleh Negara (dalam hal ini Kepolisian) adalah Rakyat bukan Perusahaan. Perusahaan dapat dengan bebas melakukan penggarapan tanpa izin sama sekali.

——————–

Kembali ke kasus Bapak Sulistiyanto, maka sudah jelas bahwa bapak Sulistiyanto tidak melakukan penjualan atas tananam yang ditanam oleh perkebunan, atau kalau memang melakukan atas penjualan tersebut, maka Negara juga harus melakukan proses terhadap perusahaan Perkebunan yang Hak Guna Usahanya sudah habis tersebut, namun tetap melakukan pengelolaan atas tanah eks perkebunan. Negara telah dirugikan dalam hal pembayaran Pajak dan juga menunjukkan bahwa Negara tidak berdaulat jika berhadapan dengan pihak perusahaan.

Untuk itu Kami menuntut kepada Pihak Kepolisian dan Kejaksaan:

  1. Menanggungkan Penahanan Bapak Sulistiyanto
  2. Membebaskan Bapak Sulistiyanto dari segala macam tuduhan
  3. Menghentikan segala bentuk Kriminalisasi terhadap Petani .
  4. Segera memproses hukum pihak Perusahaan yang telah melanggar peraturan Perundang – undangan

Kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang:

Untuk segera melaksanakan Reforma Agraria di Indonesia.

Kepada Masyarakat dan Gerakan Civil Society dimanapun MARI KITA GALANG SOLIDARITAS UNTUK BAPAK SULISTIYANTO.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

SOAL HAK PENGELOLAAN

Masih soal Audensi Komisi I DPRD Kab. Blitar yang mempertemukan kelompok tani perjuangan Paguyuban Kelud Makmur (PPKM) dengan PT. Rotorejo Kruwuk atas tanah sengketa eks perkebunan Kruwuk Rotorejo seluas 821 Ha. Dimana tanah seluas tersebut, merupakan bekas HGU No. 04/Gadungan seluas 4.649.720 m2 dan bekas HGU nomor 3/Sumberagung seluas 922.550 m2, kedua HGU tersebut masuk dalam perkebunan Kruwuk. Sementara untuk perkebunan Rotorejo dalam data di sekretariat Paguyuban Petani Aryo Blitar tidak pernah diterbitkan HGU setelah Ercpach No. 225 dan 84, yang pernah diterbitkan Belanda habis masa berlakunya. Juga tidak ada catatan soal perpindahan tanah tersebut menjadi kawasan Hutan. Adapun luas perkebunan Rotorejo seluas 254,151 Ha. Dilapangan bekas perkebunan Rotorejo masih berupa perkebunan dan diusahakan oleh PT. Rotorejo Kruwuk. Maka secara keseluruhan Total perkebunan Kruwuk Rotorejo ini seluas 821 Ha.

Dalam Audensi tersebut, dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Blitar, dengan berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan kab. Blitar soal Hak keperdataan (yang telah dijawab dalam artikel sebelumnya). Bahwa habisnya Hak Guna Usaha tidak serta merta menghapuskan Hak bekas pemegang Hak Guna Usaha. Namun Bekas pemegang Hak masih mempunyai Hak pengelolaan atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut.

Apakah benar hal tersebut, dan apa dasarnya? Melalui artikel ini kami akan menjawab.

Hak Pengelolaan berbeda sama sekali dengan Hak Atas Tanah lainnya seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai maupun Hak Milik. Perbedaan mendasar dari Hak Pengelolaan dibanding Hak – hak yang tersebut diatas adalah sifatnya yang bersifat publik. Hak Pengelolaan merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang secara garis besar dibatasi demi kesejahteraan rakyat (pasal 33 UUD’45). Hak Pengelolaan dalam bahasa Prof . Boedi Harsono merupakan bentuk prifat atau “gempilan” atau menurut Prof. Maria S.W. Sumarjono merupakan “Bagian” dari HMN yang bersifat publik.

Hal itulah yang merupakan titik awal dalam memahami Hak Pengelolaan, yang dalam UUPA diatur dalam pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah – daerah Swatantra dan masyarakat – masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan Hal tersebut Prof. A.P. Parlindungan menegaskan, ketentuan itulah yang memungkinkan diterbitkannya hak baru yang ketika itu (pada ketentuan pasal 2(4) belum ada, kecuali hanya dikatakan sebagai “delegasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara kepada daerah – daerah otonom dan masyarakat hukum adat”.

Namun sifat publik tersebut tereduksi dengan adanya pasal penjelasan umum II (2) UUPA yang menyatakan “ Dengan perpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (departemen, Jawatan, atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing – masing”. Tereduksi karena Hak Pengelolaan dimasukan dalam Hak Atas Tanah sebagaimana Hak atas tanah lainnya.

Sedangkan pengajuan Hak Pengelolaan (hanya dapat diberikan kepada Daerah Otonom, Jawatan dan Masyarakat Hukum Adat). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965, harus dilengkapi dengan:
1. Merencanakan peruntukannya dan penggunaan tanah yang bersangkutan
2. Menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya
3. Menyerahkan bagian – bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai      yang berjangka waktu 6 (enam) tahun
4. Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan.

Disinilah bedanya Hak Pengelolaan (poin ketiga) dengan Hak Pakai yang dimiliki/dipunyai oleh Pemerintah Daerah maupun Jawatan. Dimana Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak lain kepada pihak ketiga, sementara Hak pakai tidak dapat diberikan hak lain kepada pihak ketiga. Kedua Hak ini dapat dilihat dari Hak Pakai yang dimiliki oleh PT. KAI atas tanah yang digunakan untuk Ril Kereta Api. Dimana tanah – tanah tersebut tidak dapat digunakan//diberikan kepada pihak lain. Sedangkan Hak Pengelolaan yang diperoleh PT. KAI atas Stasiun, yang saat ini sebagian besar digunakan untuk pertokoan dan area parkir.

Sehingga apabila habis Hak Guna Usaha seperti yang dialami oleh PT. Perkebunan Rotorejo Kruwuk maka sebenarnya Hak Atas Tanahnya sudah hapus dengan sendirinya. Tidak lantas kemudian mereka secara serta merta mempunyai Hak Pengelolaan atas tanah tersebut. Dari sini sangat jelas bahwa posisi PT. Rotorejo Kruwuk dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur sejajar secara hukum. Karena PT. Rotorejo Kruwuk mengajukan perpanjangan/pembaruan HGU, sedangkan masyarakat mengajukan redistribusi atas tanah tersebut sekaligus melakukan pemblokiran atas terbitnya HGU yang diajukan oleh PT. Rotorejo Kruwuk.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA

Perdebatan hukum selalu muncul tatkala Hak Guna Usaha suatu perkebunan berakhir. Karena selain masalah hukum juga muncul masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan. Dimana perkebunan selain menjadi pusat – pusat pertumbuhan perekonomian bagi negara juga merupakan pusat kemiskinan bagi masyarakat dan angka indeck koefisiensi gini yang tinggi. Kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebutlah yang kemudian menjadikan akar dari sengketa pertanahan terjadi dimana – mana.

Sengketa pertanahan tidak akan terjadi jika syarat – syarat keadilan sosial dapat dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, atau minimal kesenjangan sosial yang ada semakin menyimpit.

Perdebatan kapan Hak Guna Usaha Habis kembali terjadi lagi dalam Audensi di DPRD Kab. Blitar pada tanggal 26 Januari 2015, anatara Paguyuban Petani Kelud Makmur dengan PT. Rotorejo Kruwuk sebagai bekas pemegang Hak. Tatkala Komisi I DPRD Kab. Blitar menanyakan kepada pihak Kakantah soal status tanah eks Perkebunan Kruwuk Rotorejo yang HGUnya habis per 31 Desember 2009, Kantah Blitar menyatakan tidak serta merta tanah jatuh kepada negara tetapi pihak bekas pemegang Hak mempunyai Hak perdata atas tanah tersebut, tanpa menyebutkan dasar hukumnya.

Soal Hak Guna Usaha telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996. Sedangkan soal Habisnya HGU ada didalam pasal 17.
(1) Hak Guna Usaha hapus karena :
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).
(2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya
menjadi Tanah Negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dan ayat 2 diatur dengan keputusan Presiden.

Maka Jelaslah sudah bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 17 (1) huruf (a) maka Hak Guna Usaha tersebut sudah hapus. Sedangkan dipasal penjelasan dinyatakan sudah jelas. Untuk pasal 17 (3) soal keputusan Presiden saat ini belum ada Keputusan Presiden soal tersebut.

Sehingga Hak Guna Usaha yang dipegang oleh PT. Rotorejo Kruwuk atas perkebunan Kkruwuk Rotorejo seluas 557 Ha, yang berakhir sejak tanggal 31 Desember 2009, secara otomatis sejak tanggal 1 Januari 2010 menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara.

PP No. 40 tahun 1996, mengacu kepada UU No. 05 tahun 1960 yang dikenal dengan UU Pokok Agraria. Dalam pasal 34 huruf (a). Yang didalam pasal penjelasannya sebagaimana penjelasan UU ini di angka II, yang pada intinya demi kepastian hukum. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.

Hal ini sesuai dengan sifat tanah yang berfungsi sosial, artinya negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menguasai tanah tersebut demi kesejahteraan rakyatnya. Karena tanah berfungsi sosial tersebut maka hukum atas tanah merupakan rumpun Hukum Administrasi Negara.

Adapun kewajiban bekas pemegang Hak Guna Usaha dapat dilihat dari pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan huruf (h) yang mengenai Kewajiban Pemegang hak Guna Usaha (g) bekas pemegang Hak menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usahanya Hapus (h) Menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Maka seharusnya Kantor Pertanahan Kab. Blitar harus menarik sertifikat Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk yang sudah menjadi tanah negara tersebut.

Artinya tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut secara otomatis menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara). Lalu apa yang dimaksud BPN dengan Hak Perdata? Yang melekat menjadi Hak Perdata adalah segala sesuatu yang ada diatas bekas Hak Guna Usaha tersebut (tanaman dan Bangunan). Hal tersebut jelas pada pasal 18 (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekaspemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Karena pihak PT. Rotorejo Kruwuk melakukan/mengajukan permohonan perpanjangan/permohonan (yang sudah diblokir oleh Paguyuban Petani Kelud Makmur) hak baru maka tanaman dan bangunan yang ada diatas bekas HGU tersebut melekat Hak Perdata PT. Rotorejo Kruwuk. Hak ini bersumber pada kepemilikan atas bangunan dan tanaman tersebut merupakan hak pribadi maka atas tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut masuk dalam hukum perdata. Apabila HGU tersebut diajukan oleh perusahaan lain dan mendapatkan persetujuan dari BPN maka pemegang Hak Baru harus mengganti rugi atas tanaman dan Bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Disitulah dikatakan bahwa Hak Perdata itu melekat atas tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah bekas Hak Guna Usaha. Bukan melekat atas tanahnya. Semoga Bermanfaat.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

PT ROTOREJO KRUWUK RUGIKAN NEGARA

Dalam Audensi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Blitar Komisi I pada tanggal 26 Januari 2015 yang dipimpin oleh ketua komisi I. Dimana Audensi tersebut membahas sengketa pertanahan di wilayah eks Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk atas eks perkebunan Kruwuk Rotorejo yang berada di desa Gadungan dan desa Sumberagung, kecamatan Gandusari. Dimana sengketa tersebut terjadi antara masyarakat sekitar perkebunan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur dengan PT. Rotorejo Kruwuk selaku bekas pemegang hak.

Terungkap fakta yang cukup mencengangkan semua pihak yang hadir, bahwa sejak HGU didapatkan oleh PT. Rotorejo Kruwuk atas pengalihan Hak (pembelian) HGU dari PT. Candiloka pada tahun 1998. Ternyata PT. Rotorejo Kruwuk hanya membayar pajak atas tanah seluas 541 Ha padahal luas dari HGU tersebut adalah 557 Ha. Sehingga mulai dari tahun 1998, PT Rotorejo Kruwuk tidak membayar pajak seluas 16 Ha. Selama 16 tahun.

Tentunya Negara dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Rotorejo Kruwuk tersebut. Tetapi terjadi semacam pemaafan dari para pihak yang hadir didalam pertemuan. Tentunya ini berbeda jika pihak petani yang melanggar hukum.

Seharusnya negara melalui aparat hukumnya melaporkan PT. Rotorejo Kruwuk didalam sidang pengadilan perpajakan. Hal ini demi tegaknya hukum dan keadilan semata. Jika hukum hanya tajam kebawah (petani) dan tumpul kepada pihak pengusaha maka sudah jelaslah rakyat yang mempunyai rasa keadilannya sendiri, akan melakukan penghakiman menurut sudut pandangnya sendiri.

Kesanggupan pihak PT. Rotorejo Kruwuk untuk membayar pajak terutangnya selama 16 tahun dianggap oleh DPRD dan pihak aparat sudah cukup. Padahal kelalaian membayar pajak selama 16 tahun bukanlah kelalaian yang tidak disengaja tetapi merupakan kelalaian yang disengaja. Maka sudah seharusnya pihak aparat yang berwenang sebagai bagian dari negara menjadi pelapor dalam kasus ini.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

PERKUAT ORGANISASI RAKYAT : JALAN SATU – SATUNYA MENUJU KEMENANGAN

Perjalanan Paguyuban Petani Aryo Blitar dalam tahun 2014 ini penuh dengan dinamika. Ada anggota (Organisasi Tani Lokal) yang mengalami pasang surut perjuangan, sebagian OTL mengalami kenaikan eksklarasi sebagian mengalami penurunan.

Dalam kongre ke IV PPAB pada Oktober 2014 kali ini ditetapkan 3 anggota baru yakni OTL Karangnongko, OTL Kruwuk dan OTL Candisewu dan 1 OTL mencalonkan diri menjadi anggota. Sehingga anggota PPAB menjadi 14 OTL. Ini menandakan bahwa PPAB semakin mendapatkan tempat di kalangan petani perjuangan di Blitar. Namun dari 14 OTL tersebut hanya 1 OTL yang berasal dari petani perjuangan yang berhadap – hadapan langsung dengan pihak Perhutani.

Kenaikan eksklarasi terjadi di Kruwuk yang dibuktikan dengan semakin luasnya lahan Reklaiming OTL Kruwuk. Di Karangnongko, OTL Sri Manunggal telah berani melakukan pemetaan rincik. Di Kulonbambang, semangat perjuangan Credit Union yang semakin membesar. Sementara di Banaran – Tlogorame terus melakukan konsolidasi dan menemukan celah hukum untuk perjuangan. Sedangkan penurunan terjadi di beberapa wilayah di Blitar selatan.

Kenaikan eksklarasi OTL diakibatkan oleh semakin terangnya proses penyelesaian sengketa disatu sisi, dan kekompakan OTL disisi lain. Kenaikan juga disebabkan karena seringnya OTL melakukan pertemuan dengan pengurus PPAB maupun Sitas Desa.

Namun kondisi aktivis pro Reforma Agraria yang semakin sedikit merupakan permasalahan tersendiri bagi gerakan petani di Blitar. Sehingga dibutuhkan kaderisasi yang secara langsung turun kebawah dengan melibatkan energi gerakan mahasiswa baik secara organisasi maupun individu. Sehingga dinamisasi gerakan di tubuh petani akan semakin menguat.

Dibutuhkan juga pencetakan kader dari dalam OTL dengan pelibatan pemuda tani dan melakukan studi antar OTL guna menguatkan gerakan. Karena selama ini kekuatan OTL lah yang paling menentukan tingkat keberhasilan dari gerakan tani perjuangan. Sikap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tergantung dari kekuatan OTL. Semakin kuat OTL akan semakin ditanggapi oleh pemerintah dan semakin didukung, dan sebaliknya.

Penguatan Organisasi Petani inilah yang harus dilakukan secara terus – menerus sambil mencetak kader untuk menciptakan lapis kedua dari gerakan petani. Lapis kedua akan berguna saat berjuang maupun tanah telah menjadi hak milik. Saat berjuang maka akan semakin banyak kader semakin baik. Semakin militan, semakin kreatif salam perjuangan, semakin panjang nafas perjuangan. Bagi OTL yang sudah memperoleh hak atas tanah, Pemuda akan menjadi penggerak Acces Reform.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

TIGA TAHUN PERJALANAN PETANI MERDEKA KULONBAMBANG ( oleh: Andri Perangin-angin)

Sekapur Sirih
Perjalanan panjang Paguyuban Warga Tani Kulonbambang (Pawartaku) untuk mendapatkan hak atas tanah merupakan salah satu cerita sukses perjuangan petani di Indonesia. Pewartaku dibentuk pada1999 yang kemudian dalam perjalanan organisasi, Pewartaku bergabung dengan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB).

Perjuangan untuk mendapatkan tanah dari PT Sari Bumi Kawi berakhir pada 5 Oktober 2014 yang kemudian tanggal ini dijadikan sebagai hari kemerdekaan petani Pawartaku. Jadi selain merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, petani Kulonbambang juga merayakan hari kemerdekaan petani Kulonbambang pada 5 Oktober. Alasan yang sangat mendasar adalah tanggal tersebut penyerahan sertifikat hak petani atas tanah dari Perkebunan Sari Bumi Kawi.

“Petani merdeka” satu istilah yang mereka gunakan untuk menunjukkan kedaulatan petani atas tanahnya sehingga penataan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilakukan sendiri. Menjadikan tanah sebagai simbol kemerdekaan petani, tidak terlepas dari pengalaman pahit yang mereka lalui ketika menjadi buruh perkebunan di PT Sari Bumi Kawi. “Wong persil”, satu istilah yang diberikan kepada mereka untuk menunjukkan levelnya sebagai petani buruh kebun yang bodoh, miskin dan tidak mempunyai martabat sebagai manusia biasa atau bisa dikatakan mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan paling rendah di sekitar Kulonbambang.

Istilah “Wong Persil” muncul sejak kolonial Belanda membuka perkebunan Kolonbambang kemudian berlanjut pada saat Indonesia merdeka karena lahan seluas 955,5 ha tidak diserahkan kepada petani namun diserahkan kepada PT Sari Bumi Kawi. Di serahkannya lahan tersebut keperusahaan perkebunan telah mejadikan status masyarakat tidak berubah, tetap menjadi “Wong Persil” sampai 1997. Menjelang jatuhnya kekuasaan Orde baru dan gonjang-ganjing politik ditingkat nasional maka lahirlah gerakan perlawanan dari Petani Buruh Perkebunan Kolonbambang pada 1997. Perjuangan ini semakin hebat ketika HGU dari perkebunan tersebut habis pada 1998.

Selama menjadi buruh perkebunan, baik di Dusun Bambang maupun tiga dusun lainnya hanya mendapatkan gaji Rp 15.000/hari dari merawat dan memanen Cengkeh. Namun setelah petani menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanahnya secara mandiri akhirnya petani yang dulunya dikatakan “Wong Persil” bisa menata kehidupannya. Secara ekonomi taraf kehidupan mereka terdongkrak naik, hal ini bisa dilihat dari pembangunan rumah permanen diseluruh dusun, pembangunan jalan desa yang dilakukan secara swa daya, pembangunan listrik secara swa daya dll.

Tulisan ini merupakan bagian dari perjalanan dalam pembuatan film tentang peran perempuan dalam menata, mengelola dan memanfaatkan tanah pasca reditribusi dilakukan. Di depan akan dipaparkan berbagai kehidupan yang sedang dibangun oleh masyarakat di empat (4) dusun Kulonbambang pasca redistribusi dan berbagai aktivitas pertanian maupun organisasi Pewartaku. Keempat dusun itu adalah Bambang, Telegorejo (Binbin), Telegosari dan Anyer. Selama 13 tahun petani Pewartaku berjuang untuk menjadi petani yang merdeka, memiliki tanah dan secara bebas mengelola tanah tersebut. Keberhasilan mereka dalam merebut haknya atas tanah telah mengangkat harkat dan martabat mereka, dari kaum persil menjadi kaum yang terhormat dan disegani oleh warga kampung yang ada di sebelahnya.

Harapan Baru di Kolonbambang

Cerita di Bambang
Dalam perjalanan pembuatan film tentang peran perempuan dalam menata, mengelola dan memanfaatkan tanah pasca redistribusi di Kolonbambang, kami mengunjungi Dusun Bambang. Dusun Bambang terletak di bawah Lereng Gunung Kawi yang memiliki udara begitu sejuk, airnya cukup dingin dan belantara hutan masih sangat lebat di sekitar dusun. Untuk sampai ke Dusun Bambang dari Blitar kita membutuhkan waktu sekitar dua (2) jam dengan kondisi jalan yang kurang baik.

Dulunya Dusun Bambang merupakan bagian dari wilayah perkebunan Sari Bumi Kawi yang kemudian pada 2011 berubah menjadi sebuah dusun pasca redistribusi lahan dilakukan. Mata pencaharian penduduk di Dusun Bambang adalah bertani, pada umumnya petani yang ada di dusun tersebut berasal dari buruh perkebunan. Jenis tanaman utama yang ada di sana adalah cengkeh, corak menanam cengkeh ini peninggalan perkebunan yang diteruskan oleh petani pasca tanah diserahkan kepada mereka.

Pasca redistribusi lahan di Bambang ada satu hal yang sangat menarik perhatian kami, yakni munculnya nilai pluralisme di warga tani. Pada saat kami berkunjung ke Bambang, di sana sedang dibangun satu Gereja Khatolik dengan sistem gotong royong, artinya penduduk Bambang secara bergantian menjadi tukang bangunan dalam pembangunan gereja, baik yang beragama muslim, kristen maupun khatolik. Untuk Dusun Kolonbambang sendiri mempunyai jemaat dari Gereja tersebut hanya dua (2) KK namun ada beberapa KK lagi di luar dusun Bambang. Bagi penduduk Bambang untuk memupuk toleransi dalam umat beragama maka kita harus bisa menghargai hak dari kaum minoritas. Pembangunan gereja ini merupakan contoh toleransi yang bisa kita pelajari dari tingkat lokal di nasional.

Setelah menjadi petani merdeka, selain mempunyai kebebasan untuk mengelola lahan sendiri mereka juga mempunyai waktu kerja yang relatif bebas. Tentu hal ini sangat berbeda pada saat mereka masih menjadi buruh perkebunan yang semua waktunya telah ditetapkan oleh pihak perkebunan. Mulai dari mereka bangun pagi, makan pagi, siang, sampai pertemuan keluarga juga diatur oleh perkebunan. Saat ini mereka bebas pergi ke lahan, bebas berorganisasi, bebas memanen kapan saja bahkan mereka bebas untuk bepergian kemana saja.

Namun pada kenyataannya pada pagi hari, 06.00 WIB, aktivitas pertanian sudah ramai. Ada petani yang pergi ke lahan untuk mengutip cengkeh, ada yang sedang mengambil rumput untuk mekanan ternak, ada petani yang menjual hasil cengkehnya dll. Di luar pertanian, ada juga petani sedang melanjutkan pembangunan rumah mereka, ibu-ibu petani mulai membersihkan rumah, mengantar anak-anaknya kesekolah.

Pelan tapi pasti, kaum persil yang terhina oleh kehidupan sosial mulai hidup menjadi petani sesungguhnya. Sejak mereka mendapatkan tanah pada 2011s/d 2014 tidak ada bantuan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Semua dilakukan secara gotong royong mulai dari mendapatkan tanah, mencari modal untuk bertani, mengelola lahan sampai pada penjualan hasil pertanian. Kinan misalnya, seorang anak buruh perkebunan yang lahir di Bambang, berjuang bersama petani lainnya untuk mendapatkan tanah mulai dari 1997. Setelah mendapatkan tanah Kinan menanam cengkeh untuk bertahan hidup namun syukurnya sekarang Kinan sudah bisa membangun rumah dari hasil penen cengkeh yang dikumpulkan selama tiga (3) tahun terakhir ini.

Pada saat kami berkunjung, petani yang ada di Bambang sedang membangun jalan. Konsep pembangunannya tetap sama yakni, swa daya dan yang berkerja juga bergantian diantara warga Bambang. Salah satu petani yang sedang bekerja mengatakan bahwa pemerintah hanya bisa berjanji namun tidak tidak pernah terlaksana. Jika terus menunggu dan bergantung kepada program pemerintah maka jalan tersebut tidak akan diperbaiki, akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun jalan sendiri. Masalah jalan ternyata menentukan harga cengkeh yang ada di Bambang. Banyak tengkulak cengkeh yang menawar murah harga cengkeh karena alasan jalan yang rusak parah.

Sebagai catatan, masalah jalan merupakan permasalahan bersama semua dusun yang ada di Kulonbambang namun karena keterbatasan dari petani itu sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah maka pembangunan jalan ini tergolong sangat lambat.

Selain menggarap lahan ada satu kegiatan yang sering dilakukan oleh petani Bambang, yaitu untuk laki-laki mereka sering menjadi kuli kayu jika belum musim panen cengkeh. Dari hasil jadi kuli kayu mereka mendapatkan upah Rp 150.000/harinya dan tentunya ini cukup lumayan untuk menambah pendapatan ekonomi mereka. Untuk ibu-ibunya mereka biasanya membantu warga lainnya untuk menyortir cengkeng dari batangnya. Biasanya kegiatan ini berlangsung setelah panen cengkeh, artinya ini adalah sisa hasil panen cengkeh yang dikumpulkan. Dari kegiatan ini mereka mendapatkan batang cengkeh yang telah mereka sortir dan untuk harga batang cengkehnya 1 kg sekitar Rp 11.000-12.000. Tentu kedua hal ini bukanlah pekerjaan utama mereka karena mereka juga punya lahan garapan dan kegiatan ini sudah berlangsung kurang dari tiga (3) tahun.

Cerita di Telegorejo
Dari Dusun Bambang kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun Anyar, sekitar dua jam dari rumah Kinan, tempat kami menginap di Bambang.

Di perjalanan kami singgah sebentar di Dusun Telegorejo, satu jam dari Bambang. Di dusun tersebut ada pohon karet yang umurnya sudah ratusan tahun dan tepat disamping pohon besar itu ada lapangan bola voli. Di sekitar pohon karet dan lapangan bola voli inilah petani, baik yang tua dan muda berkumpul setelah seharian kerja di lahan garapan.

Petani yang ada di Telegosari merupakan perpindahan dari Dusun Lekong, sebuah dusun yang hilang karena penduduknya tidak mau lagi berada di bawah kontrol perkebunan (secara khusus akan dibahas tentang Dusun Lekong). Kebebasan bermain bola voli dan bertatap muka antar warga yang tinggal di Dusun Telegorejo bisa didapatkan karena mereka keluar dan tidak mau lagi menjadi buruh perkebunan. Olah raga bola voli ini telah mengikat solidaritas dan menjadi sarana komunikasi pemuda antar dusun yang ada di Kulonbambang.

Cerita di Anyar
Setibanya di Dusun Anyar kami disambut oleh Pak Ahmad, salah satu petani yang berjuang merebut haknya atas tanah dari Perkebunan. Pak Ahmad sendiri aktif di Credit Union, sebuah lembaga keuangan simpan pinjam petani di Kulonbambang. Dusun Anyar terletak tepat pintu masuk Perkebunan Bumi Sari Kawi, artinya untuk keluar dan masuk perkebunan harus memlalui Dusun Anyar.

Di dusun ini sedang dikembangkan satu sistem pertanian holticultura untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di depan rumah. Jenis tanaman yang ditanam pada pertanian holticultura ini adalah sayur-sayuran. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli cabe, tomat, terong dll. Dalam pengembangan sistem pertanian

holticultura anak-anak petani juga dilibatkan, biasanya mereka melakukan pekerjaan ini setelah pulang sekolah. Jika sistem pertanian holticultura ini berhasil maka akan dikembangkan ke dusun lain.
Selain itu mereka juga mulai mengembangkan pertanian organik, jadi mereka menggunakan pupuk dan obat pembasmi hama dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar mereka. Ini juga menghemat ongkos produksi pertanian dan mendukung produksi pertanian sehat untuk dikonsumsi. Dalam pengembangan sistem pertanian holticultura menunjukkan semangat ibu-ibu untuk mengelola lahan tidak kalah dengan para kaum laki-laki. Ibu-ibu ini berkeyakinan kelak anak-anak dan cucu mereka nanti akan mempunyai kehidupan yang lebih baik jika menjadi seorang petani.

Dusun Lekong (yang Hilang)
Dari keterangan petani yang ada di Dusun Anyar kami mendengar satu dusun yang telah hilang keberadaannya pasca konflik agraria terjadi di Kulonbambang. Dusun tersebut adalah Lekong, dengan jumlah 20 KK yang tinggal di sana. Rasa penasaran kami membuat kam mendatangi lokasi tersebut dan di sana kami bertemu dengan pekerjanya yang hanya berjumlah tiga (3) orang. Dari keterangan pekerja tersebut kami mendapat informasi bahwa dulu 20 KK yang tinggal di Dusun Lekong merupakan buruh perkebunan. Kemudian pada saat konflik terjadi mereka ikut melawan dan memperjuangkan hak atas tanah, sebelum konflik selesai dan bahkan semakin memanas mereka pindah, yang sekarang ini bernama Dusun Telegorejo.

Perpindahan penduduk yang berjumlah 20 KK ini berdampak pada keberlangsungan perkebunan, bahkan pada saat kami datang perkebunan tersebut sudah tidak terawat lagi. Lahan seluas 110 ha tersebut masih ditumbuhi pohon cengkeh yang di bawahnya penuh dengan ilalang. Jika panen cengkeh tiba maka pihak perkebunan menyewa tenaga dari luar wilayah Kolonbambang. Tentu saja hal ini semakin memakan biaya lebih mahal untuk sekali panen, belum lagi saat ini serangan penyakit terhadap cengkeh di perkebunan tersebut semakin hebat.

Dalam perjalanan dari Dusun Anyar menuju Dusun Lekong kami melawati pabrik yang tidak lagi berfungsi sama sekali. Ada dua bangunan disitu, pertama adalah puing bangunan pada era kolonial Belanda dan satu lagi bekas bangunan pada era Orde Baru namun kedua bangunan ini sudah tidak berfungsi lagi. Pabrik pada era Belanda tidak berjalan lagi karena revolusi kemerdekaan, sedangkan pabrik pada era Orde Baru tidak berfungsi karena tidak ada lagi buruh yang Bekerja di sana. Ini dikarenakan petani telah berhasil mendapatkan haknya atas tanah. Di area pabrik hanya ada satu orang penjaga yang sejalugus bertanggung jawab untuk membersihkan komplek pabrik. Di bawah pabrik masih ada komplek perumahan buruh perkebunan. Buruh yang bekerja di sana hanya bertugas untuk memanen cengkeh yang kemudian hasil penen ini langsung di bawa ke Semarang untuk menjadi bahan rokok, minyak dll.

Tidak maksimalnya aktivitas perkebunan dan tidak berfungsinya pabrik yang ada di Kolonbambang memang menjadi satu cerita. Kondisi perkebunan menjadi seperti sekarang ini dikarenakan keberhasilan petani mendapatkan lahan garapan dan terus berjuang untuk mempertahankanya. Buruh perkebunan yang dulunya sering ditindas oleh pihak perkebunan dan setiap saat dilakukan secara semena-mena, melawan pihak perkebunan dan ternyata perlawanan ini memberikan satu harapan yang baru bagi kehidupan petani di Kolonbambang.

Dusun Telegosari
Dusun yang terakhir yang kami kunjungi adalah Dusun Telegosari, posisinya berada di belakang Dusun Anyar sehingga kami harus mengitari bukit untuk sampai ke dusun tersebut. Di dusun ini terdapat dua pembangkit listrik tenaga micro hydro, satu kerja sama dengan PLN Jawa Timur dan satu lagi kerjsa sama dengan PPLH Seloliman. PLN Jawa Timur hanya membantu pembuatan turbin micro hydro, sedangkan tiang dan kabel untuk mengaliri listrik ke rumah petani menjadi tanggung jawab mereka. Listrik di dusun ini sebenarnya berlebih namun tidak bisa menerangi Dusun Anyar dan Dusun Telegosari karena tiang dan kabelnya belum terpasang akibat jarak yang cukup jauh, petani terkendala di dana untuk membeli tiang, kabel dan menyewa teknisi.

Untuk saat ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani Telegosari adalah jalan menuju dusun tersebut masih rusak parah. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah jalan adalah permasalahan semua dusun yang ada di Kulonbambang karena mempengaruhi harga cengkeh. Tengkulak selalu menurunkan harga karena alasan jalan yang rusak parah. Saat ini mereka sedang merencakan untuk membangun jalan dengan swa daya, seperti yang dilakukan oleh Dusun Bambang.

Cerita Penutup
Sebelum kami menutup tulisan ini, kami berharap tulisan yang sangat sederhana ini bisa menjadi inspirasi bagi pejuang agraria lainnya bahwa absentnya negara dalam kehidupan petani bukan berarti petani tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya tanpa negara petani Kulonbambang bisa mendapatkan tanah, mengelola tanah dengan menanam cengkeh, memanen cengkeh bahkan mereka bisa membangun rumah permanen dari hasil cengkeh, membangun jalan, membangun listrik yang bekerjasama dengan PLN Jatim, mengembangkan pertanian organik dan mengembangkan peternakan walau dalam skala kecil. Akhirnya, Perjalanan ini kami tutup dengan dua cerita terakhir, pertama adalah peran perempuan mulai dari penguasaan lahan, pengelolaan lahan sampai mengurusi rumah tangga. Kedua tentang anak petani yang sudah mulai berani bercita-cita.

Perempuan Luar Biasa
Dalam dunia gerakan agraria kita tentu sering mendengar wacana bahwa perempuan harus dilibatkan dalam perjuangan merebut hak atas tanah, kemudian perempuan juga berhak mengelola tanah secara individu. Wacana ini bergulir karena keterlibatan perempuan dalam organisasi memang tergolong minim. Faktor penyebabnya adalah dalam kondisi masyarakat kita, masih terdapat sisa-sisa budaya patrineal sehingga tidak jarang kita temukan di desa-desa pandangan terhadap perempuan sebagai orang nomor dua.

Tempat untuk menghancurkan pandangan seperti ini salah satunya ada di dalam organisasi. Melalui Pewartaku, petani Kulonbambang melakukan Perubahan dengan menjadikan perempuan dan laki-laki itu setara. Keterlibatan perempuan dalam organisasi dan mendapatkan hak atas tanah adalah buktinya. Mereka telah sadar, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai peran yang sangat penting dalam perjuangan agraria.
Memang pada dasarnya kaum perempuan selalu dianggap lebih lemah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki dan laki-laki selalu dianggap lebih mampu dibandingkan perempuan. Tentu pandangan ini keliru karena di Indonesia perempuan sering mendapatkan peran ganda, yaitu mengurus domestik rumah tangga dan mengurus produksi ekonomi. Namun pandangan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak mudah untuk diajarkan ke desa-desa karena keterbatasan pengetahuan di luar lingkungan mereka. Kesetaraan yang ada di Kolonbambang lahir dari adanya satu masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan.

Misalnya saja cerita seorang ibu yang ada di Dusun Anyar, sejak konflik agraria terjadi pada 1997, kaum ibu-ibu juga sudah terlibat untuk melawan perkebunan, mulai dari reklaiming tanah, demonstrasi ke Pemda Blitar, BPN dan DPRD. Setelah tanah didapat mereka juga ikut mengelola tanah, memanen cengkeh, menyortir cengkeh bersama laki-laki. Walau demikian mereka tidak pernah lupa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, mereka harus memasak, mengantar anak kesekolah dan membersihkan rumah.

Jika dilihat dari kacamata gender maka pekerjaan tersebut memang tidak harus dilakukan oleh kaum perempuan saja karena memasak, mengantar anak kesekolah dan membersihkan rumah bisa saja dikerjakan oleh kaum laki-laki. Untuk saat ini peran ganda yang dilakoni oleh ibu-ibu petani Kolonbambang menunjukkan posisi yang belum ideal karena di luar mereka harus mengelola tanah dan berorganisasi, disisi lain mereka megerjakan semua urusan domestik. Tetapi secara perlahan hal ini akan mulai tergerus karena pendidikan-pendidikan organiasi terus berjalan. Hal ini akan mengurangi beban ganda yang ditanggung oleh ibu-ibu petani Kolonbambang karena laki-laki akan mengambil sedikit demi sedikit pekerjaan domestik.

Cita-cita Anak Petani
Dalam empat generasi sebelumnya kaum persil tidak pernah berani untuk mempunyai cita-cita. Rasa tidak percaya diri sebagai kelas buruh perkebunan membuat mereka terus-menerus jadi buruh perkebunan dari generasi ke generasi. Namun pada generasi keempat, yang salah satunya adalah kinan tokoh pejuang agraria Kulonbambang, berhasil melawan perkebunan. Hasilnya pada generasi kelima barulah anak-anak mereka bercita-cita seperti kebanyakan anak Indonesia lainnya.

Salah satu anak yang sempat kami tanyakan mengenai cita-citanya adalah Nadika Damar Panyuluh, anak dari Kinan. Dika panggilan akrabnya, jika sudah besar berkeinginan untuk menjadi seorang Polisi. Dika terkesima melihat pakaian seragam polisi yang sangat gagah. Kita berharap agar Dika menjadi polisi yang bisa melindungi petani, tidak menjadi polisi yang bersekongkol kepada pemilik modal untuk mengintimidasi petani, memenjarakan petani dan menganiaya petani seperti yang sedang terjadi di Indonesia.

Dalam usianya yang masih sangat belia, tentu saja belum memahami apa itu konflik agraria, hak petani atas tanah, dia juga tentunya tidak mengetahui kalau dulu polisi dan koramil sering mengintimidasi ayahnya sebagai pejuang agraria. Dika sendiri sangat bangga memiliki ayah seorang petani. Dika dan kawan-kawannya yang seumuran dengannya adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di Kolonbambang dan Indonesia.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

HASIL KONGRES IV PAGUYUBAN PETANI ARYO BLITAR  

Kongres merupakan musyawarah tertinggi dalam organisasi PAguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB). Kongres PPAB diadakan setiap 3 tahun sekali. Kongres PPAB ketiga diadakan di Gambaranyar pada 23 – 24 Maret 2011. Sebagai forum tertinggi dalam organsasi Kongres PPAB berhak merubah semua hal dalam organisasi termasuk didalamnya Konstitusi organisasi maupun arah kebijakan kedepan.

Kongres Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) yang diadakan di dusun Sukomulyo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada 11 Oktober 2014, atau 1 hari setelah HUT PPAB ke 11. Kongres dihadiri 11 Organisasi Tani Lokal PPAB dari 14 Organisasi Tani Lokal yang bergabung. Organisasi Tani Lokal yang hadir antara lain Pojok-Ponggok; Gambaranyar; Penataran; Karangnongko; Kruwuk; Banaran; Kulonbambang; Gondangtapen; Ngrandon; Candisewu dan Soso. Kongres kali ini turut dihadiri oleh Publik Interes Lawyer Network (PIL-NET), ELSAM, KPA.

Kongres PPAB selalu mengedepan musyawarah untuk mufakat. Disetiap pengambilan keputusan dalam Kongres tidak satupun yang dilakukan dengan voting. Termasuk didalamnya pemilihan kepengurusan. Dalam hal kepengurusan PPAB merubah dirinya dari ketua dan Sekjen menjadi bentuk Presidium. Sedangkan Dewan Penasehat menjadi Dewan Etik.

Adapun anggota Presidium adalah; Hadi Sucipto, Talminto, Tukidi, Adi Surasa. Dewan Etik beranggota Farhan Mahfudzi, Aminuddin Fahruda, Tukinan, Slamet Katiran dan Mbak Yanti. Kedepan Presidium dapat membentuk kesekretariat yang bertugas membantu kerja – kerja Presidium.

Adapun sikap politik PPAB, mendorong segera dilaksanakan reforma agrarian sejati di Indonesia. Dan menjadi tugas utama PPAB untuk mengorganisir petani – petani di Blitar. Semoga dengan KOngres ke IV ini gerak langka PPAB semakin maju.

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

PAGUYUBAN PETANI ARYO BLITAR: 11 TAHUN MENGAWAL REFORMA AGRARIA MENUJU KONGRES KE IV

Tahun 2003 tanggal 10 Oktober bertempat di Gambaranyar. Sejatrah perjuangan Petani pro Reforma Agraria di Blitar membuka lembaran baru dengan adanya fusi 2 organisasi yakni Aliansi Petani Mahasiswa Blitar (AMPHIBI) dan Serikat Petani Aryo Blitar (SPAB) menjadi Paguyuban Petani Aryo BLitar (PPAB).

PPAB didalam perjalanannya selama 11 tahun ini telah mampu membuktikan dirinya sebagai organisasi Petani yang secara konsisten dan terus – menerus memperjuangkan reforma agrarian sejati. Dimulai dengan perjuangan untuk merebut Hak Atas Tanah hingga perjungan untuk sejahtera secara bersama – sama.

Perjuangan untuk merebut ha katas tanah didasari oleh Kondisi Agraria di Blitar yang sangat timpang. Dalam laporan PPAB tahun 2012, sebagian besar tanah di Kabupaten Blitar dikuasasi oleh Perkebunan (18%) dan Perhutani (21%). Sementara tanah – tanah di kawasan pedesaan sudah banyak yang jatuh ke tangan tuan – tuan tanah yang ada di Kota.  Secara umum masyarakat hanya menguasai 35% dari Total tanah di Kabupaten Blitar dengan rata – rata kepemilikan 25 are.

PPAB menyakini bahwa ketidakadilan social terutama di bidang pertanahan merupakan sebab utama terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Blitar. Untuk itu, harus ada jalan penyelesaian sengketa tersebut dengan cara non litigasi antara kelompok masyarakat dengan pihak lain (perkebunan dan perhutani).

Dalam periode 2011 – 2014 ini, PPAB berhasil menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah Kulonbambang yang diredistribusikan kepada masyarakat pada tahun 2012. Selain berusaha untuk menyelesaikan sengketa pertanahan PPAB juga mendorong semua pihak untuk melakukan acces reform, sehingga tujuan reforma agrarian sejati dapat dipenuhi, sekaligus mencegah rekonsentrasi kepemilikan atas tanah.

Ditahun ke 11 ini, tercatat anggota Paguyuban Petani Aryo Blitar ada 14 Organisasi Tani Lokal yang tergabung. 8 diantaranya berada di kawasan Blitar bagian utara sedangkan sisanya berada di kawasan Blitar Selatan. Dimana ke 14 OTL pada tanggal 11 Oktober 2014 ini akan bertemu di dusun Sukomulyo, untuk menggelar KOngre IV PPAB.

Kongres ini sangat istimewa karena diadakan ditengah transisi politik nasional. Tentunya pergantian rezim penguasa akan menjadi momentum perubahan kebijakan dalam bidang agrarian. Secara internal Kongres menjadi Istimewa karena dipastikan akan terjadi pergantian Ketua Umum mengingat Ketua Umum lama Bapak Slamet Katiran dari Gambaranyar sudah menjabat ketua selama 2 periode. Dua hal diatas tentunya akan menjadi hal paling menarik didalam Kongres PPAB ke IV kali ini.

Besar harapan anggota PPAB akan mendapatkan perubahan dari kebijakan – kebijakan dan sikap politik PPAB dalam KOngres kali ini. Semoga Kongres IV PPAB dapat berjalan dengan sukses dan PPAB mampu menjadi organisasi petani petani

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar

KEADILAN atau KRIMINALISASI

Melihat hasil putusan atas Pengadilan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) atas terdakwa petani Kruwuk dengan nama Meseno bin Kusen dan Siswaji Bin Sukadi dengan perkara Pidana No: 72/PID.R/2014/PN.Blt. Dimana keduanya dalam Berita Acara Pemeriksaan, Sangkaan maupun Dakwaannya dinyata telah melakukan penanaman di Lahan Hak Guna Usaha PT. Rotorejo Kruwuk.

Didalam persidangan ada beberapa hal keanehan. Pertama, Sesuai dengan kesepakatan persidangan pertama bahwa Bukti HGU PT. Rotorejo Kruwuk harus berikan oleh pihak perusahaan didepan hakim, ternyata tidak dilakukan. Kedua, Direktur PT. Rotorejo Kruwuk tidak dihadirkan dalam persidangan. Sehingga menghilangkan fakta persidangan yakni bahwa tanah tersebut sejak habisnya HGU yakni pada 31 Desember 2009 telah secara otomatis menjadi Tanah Negara Bebas.

Dalam keterangan Saksi Ahli yang dibawa oleh Pelapor yakni Budi Handojono A. Kasi Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan saksi Ahli Tersangka Dr. Iwan Permadi (Direktur Paska Sarjana Fak. Hukum UNIBRAW). Menyatakan bahwa sejak habis HGU (31 Desember 2014), maka tanah tersebut menjadi tanah Negara bebas.

Dengan demikian pelapor Sdr. Syafi’i yang diutus oleh Direktur Perkebunan sudah tidak mempunyai legal standing atas kasus ini. Tetapi ternyata kedua terdakwa dikenakan pidana Kurungan 1 bulan Penjara, namun hal itu tidak perlu dilaksanakan, keduanya mendapatkan hukuman percobaan selama 6 bulan. Keputusan ini dibacakan pada selasa 19 September 2014, di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Blitar. Adapun sebab keduanya bersalah karena MENGELOLA TANAH NEGARA TANPA IJIN DARI NEGARA.

Padahal sejak April 2014, Paguyuban Petani Kelud Makmur telah mendapatkan ijin lisan dari Kepala Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur untuk mengelola tanah tersebut, dalam mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Kab. Blitar.

Bahwa putusan yang berubah dari BAP, Ssangkaan maupun Dakwaan merupakan bentuk Kriminasasi terhadap tersangka. Karena hal itu tidak diperbolehkan oleh Hukum Acara, dimana orang dituduh, disangka dan didakwa Mengelola Tanah Perkebunan, tetapi dalam keputusan dinyatakan Mengelola Tanah Negara tanpa Ijin. Perbedaan tersebut merupakan hal yang tidak wajar dalam persidangan apapun.

Menurut M Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 387 tentang Perumusan Surat Dakwaan Konsisten dan Sinkron dengan hasil Pemeriksaan di Penyidikan menjelaskan bahwa:

“Rumusan surat Dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan di penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan Palsu dan tidak Benar. Surat Dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa.
Apabila penyimpangan seperti ini diperkebankan dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita telah menghalalkan penuntut umum berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Keleluasaan yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis dan dianggap merupakan PENINDASAN kepada TERDAKWA.”

Kalau begitu, apa yang terjadi dengan Pengadilan Negeri Blitar yang telah memutuskan Meseno bin Kusen dan Siswaji Bin Sukadi bersalah telah menggarap tanah Negara Bebas tanpa ijin. Padahal sejak BAP hingga Dakwaan berisi mengelola tanah perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk, merupakan bentuk Kriminalisasi atas Petani.

Namun, pada 22 September 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Akta Banding dan pada 25 September 2014 sudah menyampaikan Memori Banding ke Pengadilan Negeri Blitar. Maka Keputusan tersebut, belum final dan mengikat. Maka Kita sebagai Petani harus terus berjuang dan terus melipatgandakan tenaga kita untuk menuju Garis Kemenangan.

HIDUP PETANI… !!!

Dipublikasi di Keadilan Sumber Daya Alam | Meninggalkan komentar