TOLAK BANDARA DI BLITAR

 

Rencana pembangunan Bandar Udara di desa Pojok, dan Ponggok kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar diatas tanah hak Pakai Angkatan Udara Udara Republik Indonesia, seluas 32,5 Ha ditambah hingga mencapai 100 Ha di wilayah tersebut menyisakan masalah yang tak kunjung usai. Masyarakat yang berada didalam wilayah ini, merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.

Dalam kesejarahan 15 tahun terakir, selama kami mendampingi petani di wilayah ini. Terdapat hak – hak petani di kawasan ini yang dilanggar baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah Indonesia terutama selama orde baru berkuasa. Masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan isu Partai Komunis Indonesia tetapi juga ditodong dengan senjata dan pernah secara tiba – tiba dilakukan terjun payung yang dilakukan oleh AURI saat jam 03.00 WIB. Berikut ini kami sampaikan sejarah.

Historis

Tahun 1935, kawasan ini sudah menjadi perkampunganyang dihuni mulai dari desa dan Ponggok. Bekas perkampungan tersebut dapat dilihat dari keberadaan pondasi bangunan da juga adanya sumur yang masih ada di wilayah yang saat ini disengketakan antara AURI dengan kelompok tani yang tergabung dalam PPAB.

Keberadaan perkampuangan masyarakat juga ditandai dengan pohon kelapa. Dimana, semua itu mencirikan adanya kedaulatan pangan di pedesaan atau perkampungan. Pohon kelapa akan selalu ada sebagai ciri perkampungan karena buah kelapa merupakan bagian utama darii bumbu masak, sehingga masyarakat desa tidak perlu membeli buah kelapa untuk kebutuhan sehari – hari.

Sedangkan lahan yang ada disekitar rumah dikerjakan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, yang ditanami berbagai tanaman pangan petani kecil seperti padi, jagung dan lain – lain. Dari pertanian pangan yang mengandalkan lahan yang sekarang disengketakan inilah kami hidup, tentunya tiap keluarga zaman dulu mempunyai rojo koyo (ternak) sebagai tabungan.

Setiap rumah di perkampungan ini, selalu mempunyai lahan untuk ditanami tanaman pangan, sisa dari tanaman pangan digunakan sebagai makanan ternak, sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk bagi tananaman pangan. Sehingga dari pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak ada yang terbuang secara percuma. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari – hari.

Sejak masa kolonial, masyarakat yang meninggali wilayah tersebut, sudah membayar pajak tanah (landrete). Bagi masyarakat dengan membayar pajak, maka tanah tersebut sudah sepenuhnya merupakan hak dari masyarakat.

Tahun 1930an akhir terjadi penggusuran masyarakat dari lahan pertanian yang ada dialam ke wilayah didekat jalan atau wilayah yang saat ini ditempati oleh masyarakat. Sejak pengusiran tersebut, masyarakat sudah tidak diperbolehkan untuk mengelola tanah yang saat ini disengketakan ini.

Pengusiran dari tanah sendiri merupakan luka yang sangat dalam bagi setiap manusia, terutama bagi petani. Tanah bagi petani tidak hanya sekedar alat produksi untuk menuju kemakmuran bersama, tetapi tanah merupakan bagian integral dari hidup dan kehidupan petani. Tanah sebagai sumber inspirasi petani, budaya petani dan juga sebagai bentuk kedaulatan petani atas dirinya sendiri.

Jepang

Saat jepang berkuasa di wilayah ini, lahan yang disengketakan belum sempat digunakan untuk kebutuhan Belanda yang sampai saat ini belum diketahui untuk apa), masyarakat kemudian menanami tanah ini dengan tanaman pangan dan jarak sebagai perbekalan tentara Jepang dalam menghadapi sekutu. Kembali petani menjadi motor penggerak mesin peperangan.

Dalam sejarah, penjajahan Jepang yang hanya seumur Jagung atau sekitar 3,5 tahun, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kelangkaan pangan terjadi dimana – mana, bahkan masyarakat makan dari bonggol pisang. Dalam hal pakaian masyarakat menggunakan kain Goni (bekas tempat padi dan Beras) yang banyak kutunya.

 

Paska Kemerdekaan

 

Masyarakat di kawasan ini kembali ke wilayahnya, kembali mengelola tanah yang dulu dikuasai dan dibayarkan pajaknya. Dalam peristiwa Konferensi Meja Bundar yang berakibat terusirnya masyarakat dalam kawasan perkebunan, masyarakat Ponggok tidak mengalaminya. Tahun 10an awal, masyarakat di wilayah ini mulai kembali membayar pajak. Masyarakat dapat kembali menanam, menghasilkan dari tanah yang sekarang disengketakan ini.

Peristiwa G30S/GESTOK merubah segalanya, aparat keamanan keamanan langsung melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah desa, apabila tidak mau akan dibunuh dengan alasan sebagai PKI belakangan (Sisa  sisa PKI).

Pada tahun 1972, masyarakat dikumpulkan oleh Oknum AURI, untuk menyerahkan Petok tanahnya, dengan alasan akan diurus untuk dijadikan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak menyerahkan petok akan dituduh PKI yang berarti Mati. Sehingga semua masyarakat mengumpulkan Petok sebagai bukti pembayaran pajak.

Tahun 1982, masyarakat dipaksa untuk dikumpulkan di Gudang pertanian (sekarang markas AURI di tanah sengketa ini), untuk dimintai tandatangan dalam blangko kosong, dengan ancaman senjata. Masyarakat yang tidak mau tandatangan kembali dituduh sebagai PKI.

Saat ditunggu, terbitnya sertifikat tersebut, justru Hak pakai AURI untuk bandara. Sebuah rekayasa untuk menghilangkan tanah rakyat menjadi tanah yang dikuasai oleh alat negara yang bertugas untuk melindungi rakyatnya.

Reformasi merupakan kebangkitan masyarakat yang ada di wilayah ini untuk terus berjuang. Masyarakat bergabung dalam Organisasi Tani Lokal (OTL)yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Petani Blitar (AMPIBHI). Pada tahun 2003, AMPIBHI bersama dengan Serikat Petani Aryo Blitar (SPAB) melakukan Fusi menjadi Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) yang secara otomatis OTL Ponggok menjadi anggota PPAB. Sedangkan unsur Mahasiswa dalam AMPIBHI bermetamorfosa menjadi Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa (SiTAS Desa) yang berjuang bersama PPAB mengawal Reformas Agraria di Blitar.

Sikap Politik

Sehubungan dengan sejarah perjuangan masyarakat didesa Ponggok dan Pojok, dan juga sejarah tanah yang saat ini disengketakan tersebut, kami (SiTAS Desa dan PPAB) menyatakan:

  1. Perampasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir 1930an dan Pemerintah Orde Baru pada tahun 1967 – 1972 merupakan bentuk pelanggaran HAM.
  2. Ancaman baik berupa kata – kata, terjun payung dimalam hari tanpa pemberitahuan merupakan bentuk ancaman akan rasa aman merupakan bentuk pelanggaran HAM.
  3. Bahwa kedua hal tersebut diatas, merupakan kegagalan negara dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan amanat Deklaration of Independen Indonesia.
  4. Rencana pembangunan Bandara di wilayah ini tanpa menyelesaikan sengketa pertanahan didalamnya merupakan, penganaktirian terhadap warga negara, tanpa mengindahkan HAM, dan lebih kejam dibandingkan dengan domein verklairing pada masa kolonial.

Untuk itu kami Menyatakan MENOLAK pembangunan Bandara di desa Pojok dan Ponggok.

Blitar lebih membutuhkan adanya jalur kereta api Eksekutif lokal jurusan Blitar – Surabaya.

HIDUP PETANI …!!!

This entry was posted in Keadilan Sumber Daya Alam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s